Jadi Jualan Saat Pilkada, Plt Bupati Beberkan Alasan Badung Krisis Air Bersih

Jadi Jualan Saat Pilkada, Plt Bupati Beberkan Alasan Badung Krisis Air Bersih, Suiasa: Jangan Muluk-Muluklah

TRIBUN-BALI.COM, MANGUPURA – Meski masuk kabupaten terkaya, Kabupaten Badung belum bisa menuntaskan permasalahan air bersih.  

Bahkan Badung Selatan masuk kategori krisis air bersih.

Mirisnya, kondisi krisis air bersih yang terjadi di beberapa kawasan di Kabupaten Badung seolah menjadi jualan para calon Kepala daerah (Cakada) termasuk calon Bupati Badung dan wakil Bupati Badung pada pilkada serentak 2024. 

Baca juga: Pilkada Klungkung Akan Dilakukan Rabu 27 November 2024, Paket Jaya Sebut Ada Makna Khusus

Padahal kendalanya sudah jelas, yakni belum tersedianya pasokan air baku.

Plt Bupati Badung I Ketut Suiasa pun memberikan tanggapan terkait masalah air bersih itu.

Menurut Suiasa, permasalahan air di Kabupaten Badung cukup fundamental.

Pertama, Kabupaten Badung tidak memiliki sumber air sendiri yang bisa dikelola secara mandiri.

Baca juga: Forkompinda Jembrana Mantapkan Stabilitas Selama Pilkada 2024, Bahas Potensi Kerawanan Diantisipasi

Bahkan sumber air estuari dam itu adalah milik dari Balai Wilayah Sungai Bali Penida, juga sumber air Peguyangan dan Yeh Penet juga bukan milik dari kabupaten Badung.

"Karena ketersedian air baku yang terbatas, sehingga kini Badung hanya memiliki sebanyak 750 liter per detik," ujarnya Senin 14 Oktober 2024.

Diakui jumlah itu setelah ada tambahan 250 liter per detik.

Itu pun masih belum cukup sehingga tidak bisa menyediakan air ke wilayah selatan.

Baca juga: Ramai Isu ASN Tidak Netral di Pilkada Karangasem, Sekda Siap Layangkan Sanksi

Meskipun akan ada penambahan 500 liter per detik dari bendungan Sidan jika sudah beroperasi.

"Jadi setelah bendungan selesai, baru ada sumber air baru yang disalurkan. Sehingga debit air meningkat dari yang sekarang," jelasnya.

Selain itu, persoalan lain khususnya seperti daerah di wilayah Kuta Selatan yang perbukitan. Sehingga perlu kerja ekstra untuk memberikan layanan air bersih ke wilayah tersebut.

Kondisi itu tentu berbeda dengan daerah yang berada di dataran.

Baca juga: LARANGAN Kampanye Terselubung Pilkada Bali 2024 Oleh KPU & Bawaslu, Unud Uji 2 Calon Pilgub Bali

"Pesatnya kemajuan tidak seimbang dengan peningkatan kapasitas air yang dimiliki. Ini menjadi persoalan, karena kita tidak memiliki ketersediaan air yang lebih, bukan surplus air kita, tapi minus atau kekurangan. Buktinya kita belum bisa mengelola air selama 24 jam."

"Kebutuhan air dari hulu sampai hilir harus tuntas," beber Suiasa.

Meski begitu, pemerintah terus berupaya melakukan program untuk mengentaskan krisis air melalui berbagai kegiatan, seperti melakukan pemasangan pipa dan reservoir dan sebagainya. 

Selain itu  juga ada opsi untuk melakukan kerja sama pengelolaan air dengan pihak ketiga atau swasta.

Baca juga: Polisi Sambangi Tempat Pekerja Proyek di Denpasar Agar Tak Onar Karena Mabuk Saat Musim Pilkada

"Namun kita harus sadari dalam program penuntasan krisis air bersih ini tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat," tegasnya.

Meski ke depan ketersediaan air baku mencukupi, Suiasa mengaku PDAM masih perlu mesin pendorong untuk mengantarkan air kepada masyarakat.

Menurutnya untuk pengadaan mesin pun membutuhkan waktu dan anggaran yang cukup.

Wabup Suiasa pun menanggapi janji yang dilontarkan oleh calon kepala daerah yang menyatakan akan mampu menyelesaikan masalah air di kabupaten Badung.

"Persolan itu (air) disampaikan wajar saja, tapi perlu dipahami dan jangan buat sesuatu yang muluk. Bilang besok lah dan sebagainya. kalau persoalan air itu harus dituntaskan dari hulu ke hilir," imbuhnya. (*)

Berita lainnya di Pilkada Badung