PERMINTAAN Keramat Keluarga di Buleleng pada Luh Puspa yang Kini Jadi Orang Dekat Prabowo

TRIBUN-BALI.COM, SINGARAJA - Nama Ni Luh Puspa menjadi sorotan masyarakat Bali beberapa hari belakangan ini, ia terpilih sebagai Wakil Menteri Pariwisata.

Padahal, nama Luh Puspa selama ini tak pernah masuk radar tokoh Bali yang bakal dipilih Presiden Prabowo Subianto.

Beberapa sumber menyebutkan nama Luh Puspa masuk dari jalur khusus Prabowo.

Pasalnya, Luh Puspa tak dipanggil di kediaman Prabowo di Kartanegara seperti beberapa tokoh lainnya.

Baca juga: Kabupaten Badung dan Kota Fujisawa Jepang, Jajaki Potensi Kerja Sama di Berbagai Sektor

Terlepas dari itu semua, kini Luh Puspa telah resmi masuk dalam Kabinet Merah Putih di pemerintahan Prabowo-Gibran.

Luh Puspa dilantik bersama 55 Wakil Menteri masa jabatan 2024-2029.

Masuknya perempuan berusia 38 tahun asal Banjar Dinas Bululada, Desa Selat, Kecamatan Sukasada, Buleleng ini ke pemerintahan bernilai khusus di mata keluarga dan desanya.

Ada permintaan spesifik untuk Ni Luh Puspa. Ia diminta turut mengawal proyek Bandara Bali Utara.

Baca juga: Raih Perhatian di IGDX 2024: Game Karya Civitas INSTIKI Siap Menggebrak Dunia Game!

"Harapan kami memang harus nyata (pembangunan bandara Bali Utara), untuk menjaga keseimbangan antara Bali Selatan dengan Bali Utara," kata Ketut Mangku Surama, paman Luh Puspa saat ditemui Tribun Bali di Desa Selat, Senin (21/10).

"Intinya sekali kami dari pihak keluarga berharap dipilihnya Luh Puspa sebagai Wakil Menteri Pariwisata, bisa bekerja dengan baik dan mampu memenuhi ekspektasi dari Pak Presiden," sambung dia.

Perbekel Desa Selat, Putu Mara mengatakan, Luh Puspa yang merupakan warga asli Buleleng diharapkan bisa membawa harapan warga Buleleng.

Ia sebut, merealisasikan Bandara Bali Utara adalah harapan yang dimaksud.

"Kami kemarin dapat kontak Luh Puspa dan kami titip harapan kepada dia yang dekat dengan pak presiden, agar Bandara Bali Utara bisa direalisasikan," demikian ucapnya.

Tak hanya itu, ia sebut, 129 Perbekel di Buleleng menitipkan harapan pada Luh Puspa agar Bali Utara jadi pusat pariwisata. Selain juga berharap agar pariwisata di Buleleng Barat, Tengah dan Timur menjadi satu.

Ni Luh Puspa berjanji akan bekerja sesuai visi-misi Prabowo-Gibran dan Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana.

Ni Luh Puspa mengatakan akan berkoordinasi terlebih dulu dengan Menpar dan jajaran yang mendesak dan prioritas.

Kata dia, Bali kaya dengan objek wisata yang harus diratakan di seluruh wilayah.

“Teknisnya nanti saya sampaikan kalau sudah kami lakukan rapat ya. Semua masih dikonsolidasikan. Saat ini Bali Selatan sudah over crowded ya," kata dia.

"Tentu ini harus kami pikirkan bagaimana bisa mendistribusikan wisatawan sehingga merata di seluruh wilayah.

Bali itu kaya akan objek wisata, tidak hanya alam, tapi budaya, sejarah, kuliner, masih banyak lagi. Nanti kami pikirkan ya, masih terlalu dini bicara teknis, belum dilantik,” sambungnya tertawa.

Luh Puspa dan politikus PSI, Isyana Bagoes Oka ditunjuk oleh Presiden Prabowo Subianto masuk ke kabinet. Puspa jadi Wakil Menteri Pariwisata dan Isyana menjadi Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Ni Luh Puspa mengungkapkan perasaannya saat dipilih menjadi Wamenpar. Puspa mengatakan sebagai perempuan Bali, ini bukti bahwa semua bisa berkarya dan berbuat untuk bangsa.

“Bangga sekali tentunya ya, suksma sanget antuk Hyang Widhi, Hyang Guru yang sudah selalu menyertai perjalanan saya. Juga terimakasih kepada Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, atas kepercayaan yang diberikan kepada saya,” kata dia kegirangan.

Ni Luh Puspa dilantik menjadi Wakil Menteri Pariwisata bersama seluruh Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin 21 Oktober 2024, kemarin. Setelah ini, ia mengaku akan pulang ke Desa Selat, Kecamatan Sukasada, Buleleng untuk sembahyang.

Ia mengaku sangat senang bisa pulang ke kampung halamannya. “Duh senangnya, saya mau pulang, maturan di rumah dulu. Mungkin setelah minggu ini, di awal bulan depan, nanti lihat jadwal,” imbuhnya.

Bingung Cari Kantor

Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto memiliki banyak nomenklatur baru. Di antaranya yakni empat Kementerian Koordinator (Kemenko) mulai dari Kemenko Bidang Hukum, HAM, dan Pemasyarakatan; Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan; Kemenko Bidang Pemberdayaan Masyarakat; dan Kemenko Bidang Pangan.

Selain itu ada juga Kementerian Kementerian yang dipecah dari Kementerian pada Kabinet Indonesia Maju (KIM). Banyaknya Kementerian baru tersebut membuat kantor Kementerian harus bertambah.

Diketahui Presiden Prabowo Subianto telah melantik jajaran menteri dan wakil menteri pada. Terdapat 48 menteri dan 56 wakil menteri dalam Kabinet Merah Putih. Sejumlah Menteri bahkan masih bingung akan berkantor dimana.

Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengaku masih belum mengetahui akan berkantor dimana. "Nah itu juga belum ketahui secara pasti karena ini pos baru. Tidak hanya kemenko ini tapi ada kemenko lainnya karena benar-benar baru kami baru mendapatkan informasi lagi dicari yang pas kira-kira di mana," kata AHY di Istana.

Begitu juga Menko Pangan Zulkifli Hasan. Ia mengaku belum tahu dimana akan berkantor. "Belum tahu. Ya nanti siapa mau kasih lah," kata Zulhas. Sementara itu Menko Hukum dan HAM, Yusril Ihza Mahendra mengaku akan berkantor di gedung Kementerian Hukum, HAM, dan Pemasyarakatan di Jalan Rasuna Said, Jakarta. "Iya nanti berkantor di Rasuna Said di Kemenkumham," kata Yusril.

Kemudian Menko Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengaku dia akan nebeng berkantor di gedung Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) yang dipimpin oleh Pratikno. "Iya jadi satu ini. Ya pemilihan dan penugasan terutama saya spesifik bidang pemberdayaan institusi maupun individu," kata Cak Imin. (mer/sar/tribun network)

Memperlebar Ketimpangan

Peneliti Celios, Hanif Imaduddin menjelaskan, anggaran untuk gaji dan tunjangan menteri serta wakil menteri pada era Jokowi diperkirakan mencapai Rp 387,6 miliar per tahun. Dengan penambahan jumlah menteri di kabinet Prabowo, anggaran tersebut diprediksi meningkat menjadi Rp 777 miliar.  

Ia menyoroti meskipun gaji menteri relatif kecil, posisi ini dapat memberikan dampak ekonomi yang luas, seperti peningkatan nilai saham perusahaan yang dimiliki oleh menteri. "Kerugian negara akibat fenomena ini tidak hanya sebatas pemborosan fiskal, tetapi juga memperlebar angka ketimpangan. Ini dapat dilihat sebagai manfaat dari akses kekuasaan," jelasnya.

Prabowo berargumen sebagai negara besar, Indonesia memerlukan banyak menteri untuk mengelola pemerintahan secara efektif. Namun Hanif mencatat negara-negara seperti Amerika Serikat, yang memiliki populasi sekitar 346 juta, hanya memiliki 15 kementerian. China dengan populasi lebih dari 1,4 miliar memiliki 21 kementerian.

Director of Fiscal Justice Celios, Media Wahyudi Askar, mengungkapkan jabatan strategis di pemerintahan, termasuk menteri, cenderung dibagikan berdasarkan kepentingan politik, bukan meritokrasi. "Proses rekrutmen CPNS kini sangat ketat, tetapi jabatan menteri tidak mengikuti prinsip yang sama," kata Media.

Media menekankan pentingnya penguatan mekanisme pengawasan anggaran dan transparansi dalam pengelolaan sumber daya publik untuk meminimalisasi pemborosan. "Sinergi kuat antar lembaga seperti BPK, KPK, dan MA adalah kunci menciptakan pemerintahan yang bersih dan efisien," tambahnya.

Ketua DPP PAN, Bima Arya Sugiarto, mendukung keputusan Prabowo untuk mengakomodasi berbagai pihak dalam kabinetnya. "Kabinet ini berusaha mengakomodasi semua, yang penting adalah koordinasi dan kolaborasi yang baik," ungkap Bima.

Bima yang juga merupakan calon menteri, menekankan pentingnya penyamaan frekuensi di antara para pembantu presiden agar semua pihak dapat bekerja menuju target yang sama. Dengan rencana pengangkatan jumlah menteri yang signifikan, Indonesia menghadapi tantangan dalam hal efisiensi anggaran dan meritokrasi dalam pemerintahan. (mer/sar/tribun network)