Kunci Jawaban PKN Kelas 11 Halamaan 49 50 Kurikulum Merdeka: Peran MPR Sebelum dan Sesudah UUD 1945

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Berikut kunci Jawaban dan pembahasan soal mapel PKN kelas 11 SMA halaman 49 50 Kurikulum Merdeka.

Kunci Jawaban PKN Kelas 11 Halamaan 49

Kunci Jawaban PKN Kelas 11 Halamaan 50

Artikel ini akan memudahkanmu dalam mengerjakan soal-soal PKN.

Mengerjakan soal Pendidikan Kewarganegaraan SMA tak sulit lagi dengan ulasan ini.

Baca juga: Kunci Jawaban Ekonomi Kelas 12 Halaman 87 88 89 90, Kurikulum Merdeka: Ekonomi Internasional

Berikut kunci jawabannya yang berhasil dirangkum TribunBali.com dari berbagai sumber.

Pada bagian ini, siswa diminta untuk mengerjakan Tantangan Penerapan Pancasila

Simak selengkapnya di sini.

Kunci Jawaban PKN Kelas 11 Halamaan 49 50

Soal Halaman 50

Ayo Bereksplorasi 

Aktivitas 2.5

1. Jika sidang MPR yang membahas usul perubahan UUD NRI Tahun 1945 tidak memenuhi persyaratan, apa yang akan dilakukan oleh MPR?

2. Carilah perbedaan peran MPR sebelum dan sesudah UUD NRI Tahun 1945 diamandemen!

3. Mengapa khusus pasal mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan?

4. Mengapa pembukaan UUD 1945 tidak boleh diubah?

Kunci Jawaban PKN Kelas 11 Halamaan 50

1. Jika sidang MPR yang membahas usul perubahan UUD NRI Tahun 1945 tidak memenuhi persyaratan, maka MPR harus mengajukan kembali usulan sidang tersebut kepada DPR dan DPD dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Persyaratan yang dimaksud yaitu terpenuhinya minimal sepertiga anggota MPR sebagai pengusul dan pasal yang diusulkan untuk diubah serta alasan pengubahannya. Selanjutnya, Sidang Paripurna MPR dijalankan dengan dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga jumlah anggota MPR.

Baca juga: Kunci Jawaban IPS Kelas 8 Kurikulum Merdeka Halaman 97, Lembar Aktivitas 13: Toleransi Antarumat

2. Peran MPR sebelum UUD NRI Tahun 1945 diamandemen, yaitu:

- MPR terdiri dari dua lembaga yaitu DPR yang berperan sebagai lembaga legislatif yang berwewenang kuat dan DPD yang berperan lebih terbatas.

- MPR berada di bawah rezim Orde Baru yang dipandang sebagai alat politik untuk mempertahankan kekuasaan presiden.

- Pemilihan presiden dan wakil secara tidak langsung oleh MPR menunjukkan pengaruh besar MPR pada sistem pemerintahan.

- Anggota MPR dipilih secara tidak langsung oleh lembaga-lembaga yang berkaitan dengan pemerintah.

- MPR berperan lebih kuat untuk mengawasi kinerja pemerintahan dan membuat undang-undang. MPR juga berperan lebih kuat untuk menegakkan hak asasi manusia dan mempromosikan demokrasi.

3. Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan atau tetap dipertahankan dengan pertimbangan yang paling cocok untuk mewadahi ide persatuan sebuah bangsa yang majemuk.

4. Pembukaan UUD 1945 tidak boleh diubah, karena isinya memuat dasar filosais dan normatif yang mendasari seluruh pasal UUD NRI Tahun 1945. Selain itu, isi pembukaan UUD 1945 pun mengandung staatsidee berdirinya Negara Kesatuan Republik indonesia, tujuan negara, dan dasar negara.

Soal Halaman 49

Aktivitas 2.4

Buatlah artikel dengan rumus 5W+1H bertema “Latar belakang perubahan UUD NRI Tahun 1945”.

Setelah selesai, tempel artikel tersebut di mading sekolah atau dapat juga kalian muat di blog pribadi kalian.

Kunci Jawaban PKN Kelas 11 Halamaan 49

What (Apa)

Baca juga: Kunci Jawaban IPS Kelas 8 Kurikulum Merdeka Halaman 94, Lembar Aktivitas 11: Data Penduduk

Perubahan UUD NRI Tahun 1945 adalah proses amandemen atau perubahan terhadap isi Undang-Undang Dasar yang bertujuan untuk memperbaiki dan menyesuaikan konstitusi Indonesia agar lebih relevan dengan perkembangan zaman.

Perubahan ini mencakup revisi berbagai pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 yang disesuaikan dengan kebutuhan bangsa.

Who (Siapa)

Proses perubahan UUD NRI Tahun 1945 dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), yang terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

MPR sebagai lembaga tertinggi negara memiliki wewenang untuk melakukan amandemen terhadap UUD NRI Tahun 1945.

Selain itu, perubahan ini juga melibatkan peran aktif masyarakat, akademisi, dan berbagai elemen bangsa lainnya.

When (Kapan)

Perubahan UUD NRI Tahun 1945 terjadi dalam beberapa tahap, dimulai pada masa reformasi, tepatnya pada tahun 1999 hingga 2002.

Masa reformasi tersebut ditandai dengan berbagai tuntutan masyarakat untuk memperbaiki sistem pemerintahan dan menghapuskan segala bentuk kekuasaan otoriter.

 Sejak saat itu, UUD NRI Tahun 1945 telah mengalami empat kali amandemen.

Where (Di mana)

Proses amandemen UUD NRI Tahun 1945 berlangsung di Jakarta, khususnya di gedung MPR/DPR.

Sidang-sidang yang diadakan untuk membahas dan memutuskan perubahan konstitusi dilakukan di gedung yang menjadi pusat kegiatan legislatif negara.

Why (Mengapa)

Ada beberapa alasan mendasar yang menjadi latar belakang perubahan UUD NRI Tahun 1945, antara lain:

1. Menguatkan Demokrasi: Perubahan UUD NRI Tahun 1945 dilakukan untuk memperkuat sistem demokrasi di Indonesia, dengan memberikan ruang yang lebih besar bagi partisipasi rakyat dalam pemerintahan.

2. Menghapus Kekuasaan Otoriter: Amandemen ini juga bertujuan untuk menghapuskan sistem pemerintahan yang sentralistik dan otoriter yang berkembang selama masa Orde Baru.

3. Meningkatkan Akuntabilitas Pemerintah: Dengan adanya perubahan, diharapkan pemerintah dapat bekerja lebih transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab kepada rakyat.

Baca juga: Kunci Jawaban PKN Kelas 11 Halamaan 47 48, Kurikulum Merdeka: Ayo Berlatih

4. Menjamin Hak Asasi Manusia: Perubahan UUD juga bertujuan untuk lebih menjamin perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.

How (Bagaimana)

Proses perubahan UUD NRI Tahun 1945 dilakukan melalui mekanisme sidang MPR yang dihadiri oleh anggota DPR dan DPD.

Amandemen dilakukan dengan mengikuti prosedur yang diatur dalam Pasal 37 UUD NRI Tahun 1945, yang mensyaratkan adanya persetujuan dari mayoritas anggota MPR.

 Proses ini dilakukan secara bertahap dan melibatkan berbagai diskusi, debat, dan konsultasi dengan berbagai pihak.

Latar belakang perubahan UUD NRI Tahun 1945 mencerminkan semangat bangsa Indonesia untuk memperbaiki dan memperkuat dasar hukum negara demi terciptanya pemerintahan yang demokratis, adil, dan sejahtera.

Proses amandemen ini adalah bukti bahwa konstitusi dapat dan harus disesuaikan dengan dinamika zaman agar tetap relevan dan mampu menjawab tantangan-tantangan baru yang dihadapi bangsa.

Dengan adanya perubahan ini, diharapkan Indonesia dapat terus berkembang menjadi negara yang lebih baik dan berdaulat.

Disclaimer: 

Itu dia kunci jawaban dan soal ulasan PKN kelas 11.

Pembahasan dan kunci jawaban ini hanya digunakan sebagai panduan belajar siswa.

Siswa diharapkan untuk mengerjakan soal terlebih dahulu secara mandiri.