BAHAS Subsidi BBM & Listrik, Mengerucut ke Skema BLT, Ini Kata Menteri ESDM 

TRIBUN-BALI.COM - Pemerintah menunjukkan sinyal kuat mengambil opsi Bantuan Langsung Tunai (BLT) dalam upaya reformasi tata kelola subsidi energi (BBM dan listrik). Sejumlah uji coba untuk skema subsidi BBM dan listrik tepat sasaran akan dilakukan.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, pihaknya bersama Kementerian dan Lembaga lain yang terkait telah menggelar rapat perdana pada Senin (4/11).

Skema BLT atau subsidi langsung kepada masyarakat pun menjadi salah satu opsi utama dalam perbaikan tata kelola subsidi ini. "BLT-nya salah satu opsi dan akan diputuskan nanti pada hari yang tepat dan opsinya saya pikir lebih mengerucut ke sana," ujar Bahlil.

Bahlil melanjutkan, dalam beberapa waktu ke depan masih akan dilakukan sejumlah uji coba untuk menentukan formulasi yang tepat. "Untuk subsidi listrik sama BBM kami masih melakukan exercise yang mendalam," jelasnya.

Baca juga: Ditangkap Bareng Ayu di EC Karaoke, Oknum Anggota Polresta Denpasar Terlibat Jaringan Narkoba?

Baca juga: KS Kantongi Rp100-300 Ribu Sehari, Jadi Pengecer Judi Online Jenis Togel di Jembrana

"Karena kita harus hati-hati. Karena kita harus menunggu laporan dari teman-teman dari Pertamina, BPH Migas, dan PLN secara mendalam," demikian sambung Bahlil.

Selain menentukan skema yang akan diadopsi, pemerintah juga masih membahas bentuk payung hukum yang akan mengatur ketentuan soal reformasi subsidi BBM dan listrik ini. "Kalau sudah selesai dalam waktu tidak lama, satu minggu dari sekarang, itu sudah ada formulasinya yang tepat untuk kami laporkan kepada Bapak Presiden," tegas Bahlil.

LPG 3 Kilogram

Bahlil juga memastikan tidak ada perubahan skema subsidi LPG 3 Kg di tengah berbagai upaya reformasi subsidi energi. Menurutnya, salah satu pertimbangan pemerintah yakni LPG 3 kg banyak dikonsumsi kelompok masyarakat rumah tangga hingga UMKM.

"Subsidi kami sudah putuskan untuk LPG kami akan usulkan kepada Presiden untuk tidak dilakukan koreksi apa-apa. Artinya untuk LPG masih berlaku seperti sekarang ini karena ini terkait UMKM, ibu rumah tangga, konsumsi rumah tangga," ujar Bahlil.

Pemerintah mencatat sebanyak Rp 100 triliun subsidi energi masih dinikmati kelompok masyarakat yang tidak berhak atau masyarakat mampu. Bahlil mengatakan, nilai ini setara 20 persen-30?ri total alokasi subsidi energi yang mencapai Rp 435 triliun pada 2024.

"Menyangkut dengan subsidi BBM, kemarin dalam rapat terbatas, Presiden Republik Indonesia meminta kita membentuk tim," jelasnya.

"Yang memimpin tim saya sendiri untuk mengkaji subsidi tepat sasaran. Karena kita tahu subsidi kita sekarang Rp 435 triliun di 2024, terdiri dari kompensasi dan subsidi, termasuk Rp 83 triliun untuk subsidi LPG," sambung Bahlil.

Bahlil menjelaskan, Dari laporan PT Pertamina, PT PLN dan BPH Migas, subsidi yang mencapai Rp 435 triliun itu ditengarai masih belum sepenuhnya tepat sasaran. Pemerintah menilai, subsidi energi masih banyak dinikmati oleh kelompok yang sebenarnya tidak membutuhkan bantuan ini. (kontan)

Sedang Cari Formula Lain

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, berdasarkan laporan Pertamina, Perusahaan Listrik Negara, hingga Badan Pengatur Hilir Migas, setiap tahunnya potensi penyaluran subsidi yang tak tepat sasaran nilainya sangat besar.