Kurangi Volume Sampah, DPRD Denpasar Dorong Hotel hingga Restoran Besar Miliki Food Waste Management

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Permasalahan sampah di Kota Denpasar, Bali, terus menjadi sorotan dan pembahasan belakangan ini. 

Apalagi pasca ditutupnya 3 TPST yang ada di Kota Denpasar, karena adanya pemutusan kontrak kepada pengelola yang dianggap gagal. 

Terkait hal itu, Fraksi PSI Nasdem DPRD Kota Denpasar mendorong agar perusahaan khususnya hotel hingga restoran besar memiliki food waste management. 

Sehingga hal itu bisa mengurangi volume sampah yang keluar dan dibuang. 

Baca juga: Plt. Bupati Suiasa Terima Entry Meeting BPK RI Bali, Pemeriksaan Pengelolaan Sampah di Badung

Hal itu diungkapkan oleh anggota Fraksi PSI Nasdem, Agus Wirajaya dalam pembacaan Pandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Perda tentang APBD Kota Denpasar tahun 2025.

"Kami mendorong agar perusahaan-perusahaan yang ada di Denpasar, khususnya hotel, supermarket, restoran-restoran besar, dan restoran berjejaring minimal memiliki food waste management dalam bentuk mesin waste station sendiri, sehingga volume sampah yang keluar lebih rendah dan sebagian sudah menjadi bahan pupuk setengah jadi," katanya. 

Dan perusahaan yang skalanya lebih besar didorong untuk memiliki waste station yang bisa juga digunakan untuk umum.

Pihaknya juga meminta pemerintah Kota Denpasar merancang sistem pengelolaan sampah secara komprehensif dengan cetak biru yang jelas sehingga dengan adanya penutupan TPA Suwung nanti tidak menjadi permasalah sampah yang lebih besar di Kota Denpasar. 

"Upaya pemilahan sampah di rumah tangga dan pembuatan teba modern perlu terus disosialisasikan secara masif dan tegas agar konsisten dilakukan masyarakat," imbuhnya. 

Sedangkan untuk di hilir, seperti TPST dibangun insenerator sebagai percepatan pemusnahan sampah yang menggunung. 

"Harapannya tentu menggunakan teknologi terbaru yang minim dampak negatifnya pada kesehatan warga," katanya.

Penanganan sampah ini juga disoroti oleh Fraksi Gerindra Denpasar.

Terkait penanganan sampah di Kota Denpasar pasca penutupan 3 TPST tersebut, kini hanya mengandalkan TPS3R yang ada di beberapa desa/kelurahan.

"Sementara sisanya dibuang ke TPA Suwung yang mana TPS3R hanya mengurai sampah kurang lebih 200 ton per hari sedangkan produksi sampah masyarakat mencapai 1.020 ton per hari," kata I Ketut Ngurah Aryawan yang membacakan pandangan umum itu.

Fraksi Gerindra mendorong agar dinas terkait segera menjajagi vendor baru yang lebih mampu mengatasi permasalahan sampah di Kota Denpasar dengan kajian-kajian yang baik.

"Berkaca dari pengalaman sebelumnya dan tentunya mampu mengatasi sampah dari segi kemampuan mesin dan mengatasi bau yang dihasilkan dari prosesnya," paparnya.

Sementara itu, terkait dengan hasil atau produk TPS3R, baik berupa pupuk dan hasil cacah sampah yang ada di desa-desa, agar instansi terkait mengambil langkah konkrit dalam mengatasi persoalan tersebut.

Sementara itu, Kepala DLHK Kota Denpasar, Ida Bagus Putra Wirabawa mengatakan, terkait dengan pengoperasian TPST, sampai saat ini masih dalam proses evaluasi. 

Di mana evaluasi ini memerlukan berbagai tahapan sehingga belum bisa melakukan tender. 

"Kita sedang lakukan evaluasi, sehingga ke depan bisa lebih optimal dilakukan proses pengolahan sampah di Denpasar. Prosesnya kami sudah mengundang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), koordinasi ke Kementerian terkait evaluasi. Karena PT Bali CMPP ini sudah putus kontrak tidak bisa lagi," katanya.

Ke depan pihaknya akan melakukan persiapan untuk mencari pengganti pengelola, namun harus lakukan mekanisme yang berlaku. (*) 

Kumpulan Artikel Denpasar