Jawaban Soal IPS Kelas 9 Semester 2 Halaman 135 Kurikulum Merdeka, Pengayaan: Dekrit Presiden 1959

Dengan demikian, sistem pemerintahan kembali ke sistem yang telah digunakan pada masa awal kemerdekaan, yang dikenal sebagai sistem presidensial.

Pembentukan MPRS

Dekrit ini memerintahkan pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) yang akan bertugas untuk meratifikasi perubahan ini dan menetapkan ketentuan-ketentuan tambahan sesuai dengan Konstitusi 1945.

Pengangkatan dan Penetapan Presiden

Dekrit ini juga memperkuat posisi Presiden Soekarno dan memberikan wewenang luas kepadanya dalam pemerintahan.

Pada saat yang sama, posisi perdana menteri dan kabinet, yang merupakan bagian dari sistem parlementer, dibubarkan.

Baca juga: Kunci Jawaban IPS Kelas 8 Kurikulum Merdeka Halaman 281, Lembar Aktivitas 17: Kepadatan Penduduk

Penerapan Sistem Presidensial

Dengan diterapkannya kembali Konstitusi 1945, sistem pemerintahan Indonesia berubah dari sistem parlementer yang mengutamakan kekuasaan legislatif menjadi sistem presidensial yang memberikan kekuasaan eksekutif yang lebih besar kepada Presiden.

Perlu diketahui, Dekrit Presiden 1959 merupakan respons Soekarno terhadap ketidakstabilan politik dan krisis pemerintahan yang terjadi pada saat itu.

Pengembalian Konstitusi 1945 diharapkan dapat mengatasi konflik politik yang terjadi dan mengembalikan kestabilan pemerintahan dengan memberikan wewenang yang lebih berpusat kepada Presiden.

Pada masa demokrasi terpimpin (1959-1966), Presiden Soekarno berhasil menyatukan berbagai unsur kekuatan politik di Indonesia dan membentuk kabinet baru yang bernama kabinet Gotong Royong.

Berbagai kebijakan politik dilakukan selama masa ini diantaranya dengan mempopulerkan kampanye Nasakom yang mempersatukan tiga ideologi politik besar, yakni Nasionalis, Agamis, dan Komunis.

Namun sayangnya persatuan tersebut tidak bisa bertahan lama karena di akhir masa kepemimpinannya Indonesia mengalami berbagai krisis yang memicu konflik besar hingga beralihnya kekuasaan pada pemerintahan Orde Baru.

Selain mengalami perubahan sistem pemerintahan, pada masa Orde Lama Indonesia juga pernah mengalami perubahan bentuk negara dari kesatuan menjadi serikat atau federasi.

Dampaknya, konstitusi negara atau Undang-Undang Dasarnya pun ikut mengalami perubahan. Selain Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia pernah memiliki undang-undang yang lain.