Anggaran BKK Provinsi ke Klungkung Capai Rp 11 M Lebih, Sebagian Besar untuk Program JKN

TRIBUN-BALI.COM -  Pemkab Kabupaten Klungkung pada tahun 2025, menerima BKK (Bantuan Keungan Khusus) sekitar Rp 11,7 miliar.

Sebagaian besar anggaran itu, diperuntukkan untuk sharing pembiayaan PBI (penerima bantuan iuran) pada program JKN (jaminan kesehatan nasional).

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Klungkung, I Dewa Putu Griawan mengatakan, sampai saat ini pihaknya baru sebatas menerima informasi nominal untuk BKK Provinsi Bali.

Hal ini tertuang dalam pagu sementara belanja bantuan keungan dari Provinsi Bali. "Kalau BKK Provinsi Bali sudah ada nominalnya. Kalau BKK Kabupaten Badung belum," ujar Griawan, Rabu (11/12).

Griawan menjelaskan, besaran BKK Provinsi Bali untuk Klungkung tahun 2025 sekitar Rp 11,7 miliar. Rinciannya diperuntukkan untuk sharing PBI (penerima bantuan iuran) untuk program JKN sebesar Rp 7,2 miliar. 

Baca juga: AMANKAN 21 KTP! Desa Dangin Puri Kelod Denpasar Gelar Penertiban Penduduk Non Permanen

Baca juga: MARAK Bangunan Vila Sampai Pelosok Desa, Imigrasi Bentuk Desa Binaan di Tabanan Awasi WNA!

"Sebagian besar untuk program JKN, Klungkung kan sudah UHC (Universal Health Coverage)," jelas Griawan.

Selain itu BKK juga dialokasikan untuk program penanggulangan sampah sekitar Rp 4 miliar, untuk partisipasi PKB (Pesta Kesenian Bali) sekitar Rp 500 juta, serta bantuan ke subak Rp 30 juta. "Itu untuk subak, seluruhnya untuk kabupaten diterima Rp 30 juta," ungkapnya.

Saat ini pihaknya masih menunggu besaran BKK Badung yang akan diterima oleh Pemkab Klungkung untuk tahun 2025.

Terkait BKK dari Kabupaten Badung, Griawan mengatakan Pemkab Klungkung sudah mengusulkan permohonan BKK, tapi sejauh ini belum menerima pagu sementara dari Pemkab Badung.

Adapun usulan permohonan BKK berasal dari 10 Organisasi Perangkat Daerah (OPD),seperti Satpol PP dan Pemadam, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Gema Santi Nusa Penida, Dinas Pendidikan, Dinas PUPRKP, Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Perhubungan, Dinas Koperasi dan Dinas Pariwisata.

Dari total permohonan sebesar Rp 46.421.375.106, Dinas PUPRKP permohonan anggarannya paling besar yakni Rp 15.358.661.180.

Permohonan itu rencana digunakan untuk pembangunan tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) Biuang Desa Ped, Kecamatan Nusa Penida.

Kemudian ada Dinas Lingkungan Hidup,memohon BKK mencapai Rp 9,8 miliar. Dana itu rencana dipakai membeli 2 unit wheel loader, pengadaan 2 mesin pemusnah sampah dan pembelian 1 unit excavator.

Juga Dinas Pendidikan, memohonkan BKK untuk penanganan SD dengan 18 kegiatan, SMP 13 kegiatan, revitalisasi PAUD dan pendidikan non formal 20 kegiatan serta revitalisasi SKB. (mit)