Telah Lengkapi Persyaratan, Ratusan Perbekel di Buleleng Minta Penjelasan Dana BKK Belum Cair

TRIBUN-BALI.COM, SINGARAJA - Ratusan Perbekel (kepala desa) di Kabupaten Buleleng mendatangi gedung DPRD Buleleng, Selasa (17/12/2024).

Kedatangan mereka adalah untuk meminta kejelasan, mengapa Bantuan Keuangan Khusus atau dana BKK Kabupaten Badung yang tak kunjung cair. 

Hal ini wajar, sebab para Perbekel merasa sudah melengkapi petunjuk pelaksanaan (juklak), maupun petunjuk teknis (juknis) yang menjadi persyaratan.

Baca juga: SELAMAT JALAN Karlina, Ibu Muda Tewas Kecelakaan di Buleleng, Bayi 5 Tahun Kritis

Terlebih lagi, dana BKK Kabupaten Badung sudah ditransfer ke rekening Pemkab Buleleng. 

Ketua Forum Komunikasi (Forkom) Perbekel Kabupaten Buleleng, Ketut Suka mengaku khawatir jika dana BKK itu tidak kunjung cair.

Sebab ada beberapa Desa yang sudah melakukan kegiatan fisik, mengandalkan sumber dana BKK. 

Baca juga: DRAMATIS! Mobil Berpenumpang Satu Keluarga Asal Singaraja Terbakar di Karangasem, Begini Nasibnya

Sementara hingga saat ini belum ada kejelasan terkait pencarian dana BKK itu. 

Padahal sesuai juknis Pemkab Badung, tahun 2024 ini BKK cair 30 persen.

"Saya kasihan karena di beberapa desa ada yang sudah bongkar bangunan, tapi belum ada dana. Harapan kita tanggal 20an atau sebelum (hari raya) natal, (BKK)," ucapnya.

Ratusan Perbekel yang hadir saat itu diterima langsung oleh Ketua DPRD Buleleng, Ketut Ngurah Arya dan sejumlah Anggota Fraksi di ruang Rapat Gabungan Komisi.

Ketut Ngurah Arya ditemui usai acara mengatakan, para perbekel yang hadir di Gedung DPRD ini menginginkan kejelasan ihwal pencairan BKK Badung. Sebab kepala desa punya tanggungjawab memfasilitasi program yang telah disampaikan oleh masyarakat.

Pada pertemuan saat itu, pihaknya sudah mengundang sejumlah Organisasi Perangkat Darah (OPD) terkait. Sayangnya penjelasan OPD dinilai belum memberikan gambaran jelas. 

"Satu sisi juklak-juknis sudah diterapkan dan disambut baik oleh kepala desa di kabupaten Buleleng dengan mentaati dan mengikuti aturan juklak juknis yang ada. Namun dana BKK ini belum bisa turun ke Desa. Itulah yang menjadi pertanyaan," jelasnya. 

Oleh sebab itu pihaknya berencana mengundang Kabupaten Badung ke Buleleng, untuk memberikan kejelasan mengenai teknis yang ditetapkan. Tujuannya agar tidak menjadi debat kusir yang saling menyalahkan. 

"Kita tidak ingin ada debat kusir. Karena mungkin dari pihak pemerintah sebenarnya berhati-hati (untuk pencairan). Tapi di sisi lain, dibalik kehati-hatian itu harus ada sikap ketegasan agar tidak menjadi pertanyaan menggantung pada perbekel. Dua-tiga hari ini kita akan mengundang pihak terkait dari Badung tentang hibah termasuk juga badan keuangannya, yang akan memberikan jawaban sepenuhnya pada kepala desa," tegas Politisi asal Desa/Kecamatan Gerokgak ini.