bisnis
ANTISIPASI Inflasi di Nataru 2025, Sekda Bali Jamin Ketersediaan Pangan Aman
Pertama, momentum Nataru yang meningkatkan permintaan masyarakat terhadap kebutuhan pangan strategis, baik dari penduduk lokal maupun wisatawan.
Penulis: Kambali | Editor: Anak Agung Seri Kusniarti
TRIBUN-BALI.COM – Angka inflasi Bali 0,50 persen secara month-to-month (mtm) dan 2,50 persen secara year-on-year (yoy) per November 2024.
Komoditas penyumbang inflasi meliputi bawang merah, tomat, dan cabai. Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra mengajak seluruh pihak untuk berkolaborasi dalam mengendalikan inflasi yang berpotensi meningkat selama perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025.
Dewa Indra menjelaskan, tiga faktor utama penyumbang inflasi yang perlu diantisipasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Pertama, momentum Nataru yang meningkatkan permintaan masyarakat terhadap kebutuhan pangan strategis, baik dari penduduk lokal maupun wisatawan.
Baca juga: KECELAKAAN TRAGIS! 2 Siswi SMP Disapu Bus Pariwisata di Jalanan Jembrana, Korban Tewas di TKP
Baca juga: TEWAS di TKP, Siswi SMP Diseruduk Bus Hino di Jalur Tengkorak Jembrana & CKB, Sopir Jadi Tersangka!

“Pada akhir tahun, permintaan kebutuhan pokok strategis meningkat. Hal ini tak hanya untuk masyarakat lokal, tetapi juga wisatawan yang berkunjung ke Bali. Berdasarkan data PHRI, tingkat hunian hotel diprediksi mencapai minimal 80 persen,” jelas Dewa Indra dalam High-Level Meeting TPID menjelang Nataru yang dirangkai dengan Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), di Ruang Tirta Gangga, Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Bali, Jumat (20/12).
Kedua, ia menyoroti cuaca ekstrem yang melanda Bali. Informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyebutkan cuaca ekstrem ini berpotensi mengganggu pasokan kebutuhan pokok strategis.
“Jika tidak ditangani, gangguan pasokan ini dapat mempengaruhi angka inflasi,” ungkapnya. Ketiga, penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen mulai 1 Januari 2025 juga menjadi perhatian. Dewa Indra berharap kebijakan ini tidak memicu pembelian berlebihan oleh masyarakat sebelum penerapannya.
“Kita harus waspada agar efek psikologis akibat kebijakan ini tidak berdampak pada kenaikan harga,” ujarnya.
Ia meminta TPID di tingkat kabupaten/kota untuk merapatkan barisan dan merancang program pengendalian inflasi.
"Perhatikan komoditas yang berpotensi menyumbang inflasi. Pastikan kebutuhan masyarakat pada Nataru terpenuhi," tegasnya. Selain itu, ia mendorong kolaborasi antara perumda lintas kabupaten/kota untuk menjaga ketersediaan dan keamanan pasokan kebutuhan pokok masyarakat.
Dewa Indra juga memastikan stok beras, minyak goreng, gula, dan kebutuhan pangan lainnya mencukupi.
“Kami menjamin ketersediaan pangan memadai. Karena itu, kami mengimbau masyarakat untuk membeli secukupnya saja. Distribusi juga dipastikan lancar melalui dukungan lintas sektor, termasuk Dinas Perhubungan,” kata dia. (ali)
BI Optimistis Inflasi Terkendali
Kepala Perwakilan BI Provinsi Bali, R. Erwin Soeriadimadja, menyatakan dukungannya terhadap langkah pengendalian inflasi yang dilakukan Pemprov Bali bersama pemerintah kabupaten/kota. Ia optimistis inflasi Bali dapat dikendalikan sesuai koridor nasiona yaitu 2,5 persen plus minus satu.
Selain rapat koordinasi, kegiatan high-level meeting TPID dan TP2DD juga diisi dengan penyerahan bantuan kepada kelompok tani serta penyerahan komitmen digitalisasi kepada bupati dan wali kota se-Bali. (ali)
PUTUS Rantai Kemiskinan, BPJS Ketenagakerjaan Banuspa dan Pemrov Papua Selatan Teken MoU Jamsostek! |
![]() |
---|
HARGA Beras Tembus Rp15.500 Per Kg, Zulhas Sebut Terus Alami Kenaikan |
![]() |
---|
Pengembangan AI di 9 Kota Termasuk Bali, Begini Cara Telkom Melakukannya |
![]() |
---|
ANDRE Taulany Ajak Seluruh Pekerja Indonesia Jadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan |
![]() |
---|
KLAIM Target Ekonomi Tumbuh 8 Persen Bisa Dicapai? Dari Konsumsi Rumah Tangga & Kunjungan Wisman |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.