Kunjungi Bali, Menteri Mendukbangga Wihaji: Memastikan Pelaksanaan Program Stunting

TRIBUN-BALI.COM, BANGLI - Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga)/Kepala BKKBan, Dr. Wihaji, S.Ag, M.Pd, turun langsung ke satu desa di Bali, Sabtu 20 Desember 2024, untuk memonitor dan mengecek langsung kondisi Keluarga Risiko Stunting di wilayah tersebut, khususnya terkait dengan program Gerakan Orang Tua Asih Cegah Stunting (Genting). 

Meski Bali terendah dalam kasus stunting, Desa Suter, Kecamatan Kintamani, tetap menjadi lokus kunjungan menteri Wihaji, karena ditengarai menteri masih ada satu dua anak balita stunting  yang belum termonitor.

"Kunjungan kami untuk memastikan (pelaksanaan) program (stunting di lapangan). Karena  menyelamatkan satu orang sama dengan menyelamatkan satu generasi," ujar menteri Wihaji dalam kegiatan Kolaborasi Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting) Bersama Mitra Kerja Tahun 2024.

Kegiatan yang dihadiri Pj. Gubernur Bali dan pejabat pusat dan daerah terkait, Menteri Wihaji mengatakan, dalam pelaksanaan program Genting tidak boleh ada satu balita maupun ibu hamil yang terindikasi stunting terlewatkan mendapat intervensi. 

Baca juga: Pemkab Jembrana Gaspol Turunkan Stunting, Upaya Tekan Angka Stunting Setiap Tahun

"Bukan masalah jumlah, tapi perlu keadilan. Alhamdulilah, tokoh adat dan pejabat, termasuk seluruh bupati di Bali sepakat menjadi orang tua asuh dari salah satu anak asuh yang masuk dalam keluarga risiko stunting," urai menteri Wihaji.  

Salah satu kunci keberhasilan yang membawa Bali, termasuk Bangli, terdepan dalam penanganan stunting adalah gotong royong. 

"Di Bangli bagus. Ditangani  keroyokan, kerja sama gotong royong, saling bantu," ungkap menteri. 

Menteri Wihaji menegaskan, negara tetap hadir menangani stunting, di antaranya melalui program Genting. 

"Tapi tidak semuanya bisa dicover oleh negara. Kita konsepnya pentahelix. Di negara-negara maju juga sama, pentahelix, kerja sama antar stakeholder. Yang tidak tercover negara, dibantu oleh orang tua asuh. Jangan sampai ada warga negara tidak disentuh," Wihaji menandaskan.

Ia juga mengemukakan bahwa dalam program Genting Kemendukbangga/BKKBN menyasar 1 juta anak asuh sepanjang waktu ke depan, sambil memonitor dan melakukan evaluasi. 

"Kami tetap berdasarkan Perpres 72/2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Kita presisikan dan disiplinkan. Presisi artinya tepat sasaran. Sangat rigit, alamat, nama, provinsinya di mana, diketahui melalui data yang ada," ujar menteri. 

Menteri Wihaji bersama rombongan juga mengunjungi secara langsung dua keluarga risiko stunting di desa tersebut. 

Dialog menteri berlangsung penuh kekeluargaan dengan keluarga I Wayan Sariawan. Selanjutnya menteri juga mengunjungi keluarga  I Komang Budiarta.

Ketidakadilan sosial

Sementara Pj. Gubernur Bali, SM Mahendra Jaya, mengatakan persoalan stunting pada balita tidak hanya persoalan kesehatan,  namun juga menyangkut ketidakadilan sosial bagi balita/anak tersebut. 

Penyebabnya, asupan makanan yang kurang baik/bergizi  akibat ketidakmampuan ekonomi dan pola asuh yang salah. 

"Hal ini menjadikan tumbuh kembang balita/anak tersebut menjadi terhambat atau terganggu, sehingga masa depannya tidak kompetitif," ujar Mahendra. 

Kondisi ini dapat pula dijadikan sebagai gambaran kualitas dari suatu keluarga. 

Menurut Mahendra, pada daerah yang banyak angka prevalensi stunting, memberikan gambaran kalau daerah tersebut masih banyak terdapat keluarga yang kualitas hidupnya kurang, tidak bahagia.

Berdasarkan Survey Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023, prevalensi stunting di Provinsi Bali pada  2023 sebesar 7,2 persen, turun 0,8 poin dibanding tahun 2022 sebesar 8 persen. 

Sekaligus menjadi provinsi dengan tingkat stunting terendah di Indonesia. 

Sementara prevalensi stunting di Kabupaten Bangli  rerata berada di atas angka rerata Bali.

"Sebagai komitmen kami dalam percepatan penurunan stunting di Provinsi Bali, Pemprov Bali telah melakukan tagging anggaran Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2024 sebesar Rp 71.805.752.144, dengan lokus intervensi stunting di semua kabupaten/kota se-Bali, dengan desa lokus intervensi sebanyak 166 desa," urai Mahendra.

Selain program Genting yang didukung 3.327 Tim Pendamping Keluarga, Pemprov Bali telah membangun sebuah platform sistem informasi terintegrasi,  yaitu Sigenting (Sistem  Monitoring Pencegahan  Kemiskinan dan Stunting).  

Sistem informasi ini berguna untuk mendata, mengukur, memantau, mengevaluasi, dan intervensi terhadap balita atau keluarga berisiko stunting dan kemiskinan ekstrem dengan sumber data terintegrasi lintas sektor.

Tentang BKKBN

Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN) adalah lembaga yang mendapat tugas untuk mengendalikan jumlah penduduk melalui penyelenggaraan program kependudukan dan Keluarga Berencana, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui pembangunanan keluarga berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009  tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Kemendukbangga/BKKBN ditunjuk sebagai Ketua Koordinator Percepatan Percepatan Penurunan Stunting berdasarkan Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.

Kumpulan Artikel Bali