Banyak Pihak Sayangkan Penghentian Bus Trans Metro di Bali, Petisi Sudah Ditandatangani 4 Ribu

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR – Penghentian operasional Bus Trans Metro Dewata di Bali disayangkan banyak pihak. 

Pengadaan Bus Trans Metro Dewata ini merupakan proyek stimulus dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perhubungan yang mulai beroperasi pada 7 September 2020. 

Hal tersebut diungkapkan oleh pihak ketiga yakni Operator Bus Trans Metro Dewata, I Ketut Eddy Darmaputra. 

Menurut Eddy, seharusnya setelah kontrak Bus Trans Metro Dewata pada nota kesepahaman telah habis, sebaiknya diambil alih pemerintah daerah. 

Baca juga: Pengguna Bus Trans Metro Ramai Datangi Terminal Ubung Bali, Tak Tahu Bus Sudah Tidak Beroperasi

“Namun kelihatan saat ini belum (diambil alih Pemda). Memang awalnya Pemda tahun lalu pernah mengusulkan menganggarkan satu koridor, yang dianggarkan tiga bulan untuk bulan perubahan anggaran-perubahan Oktober November Desember. Tapi belum direalisasikan oleh pusat,” jelas Eddy. 

Lebih lanjutnya Eddy mengatakan, pemerintah pusat meminta agar satu koridor pada Januari sudah diambil oleh Pemda, namun pada Januari apakah anggaran untuk koridor satu itu sudah diajukan. Sebab yang mengetahui hal tersebut adalah Dinas Perhubungan. 

“Sehingga semestinya pusat tidak serta-merta dia memutus kontrak. Contoh saja seperti Solo dari enam koridor, tiga koridor masih dibiayai oleh pusat. Mungkin yang bisa menjawab itu kan dari Dinas Perhubungan sebagai pemegang kebijakan di daerah,” bebernya. 

Eddy mengatakan tak tahu percis bagaimana komunikasi antara Pemerintah Provinsi Bali dengan Kemenhub hingga Pemerintah Pusat tidak lagi mentolerir. 

Proyek Bus Trans Metro Dewata ini merupakan stimulus dari pemerintah pusat untuk memberi dorongan kepada daerah menyediakan transportasi umum yang memadai. 

Sebab jika dilihat bahwasanya angkutan umum di Bali sudah hampir punah. 

“Kalau kita melihat jumlah keseluruhan Armada Di Bali ini kan 5 jutaan sedangkan angkutan umumnya cuman 15.000 artinya hampir 0,3 persen sudah tidak (beroperasi),” sambungnya. 

Lalu pusat memberikan kebijakan dengan by the service pemerintah membeli layanan untuk meningkatkan ini pemerintah membeli layanan dengan tarif per kilometer dihitung. 

“Kelihatannya kemarin apakah ada keterlambatan atau bagaimana sehingga pemerintah pusat menyetop per-satu Januari layanan ini. Kita sebagai operator tentunya tunduk dan taat kan gitu ya kalau kita melakukan perjalanan siapa yang membayar kan gitu kan. Seperti kota-kota lain Solo yang kita lihat itu sama pada waktu pertama sekali ada BTS itu ada lima kota Medan Palembang Jogja Solo Denpasar,” paparnya. 

Sebetulnya, kata Eddy, animo masyarakat gunakan Bus Trans Metro Dewata sudah mulai naik trennya. 

Terlebih ketika diumumkan bahwa Bus Trans Metro tidak akan beroperasi per-1 Januari 2025 komunitas dari pelanggan Bus Trans Metro Dewata sampai membuat petisi yang ditandatangani oleh pelanggan-pelanggan Bus TMD sampai 4.000-an.