Kemenpar Dorong Penanganan Sampah Kiriman di Bali Menjadi Sebuah Gerakan Nasional

TRIBUN-BALI.COM, MANGUPURA - Menteri Pariwisata (Menpar), Widiyanti Putri Wardhana, menilai bahwa permasalahan sampah di destinasi bahari memerlukan keteladanan dan tindakan nyata dari semua pihak, termasuk dari pemerintah, pengelola wisata, masyarakat hingga para wisatawan. 

Hal ini diungkapkan Menpar Widiyanti dalam sambutan kegiatan “Aksi Bersih Sampah Laut” di Pantai Kuta yang diinisiasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup, sebagai bagian dari upaya untuk mendukung penyelesaian permasalahan sampah laut di Bali.

Lebih lanjut Menpar Widiyanti mengatakan pihaknya pun telah memiliki sejumlah program untuk penanggulangan permasalahan sampah di destinasi wisata.

“Sejalan dengan aksi bersih sampah laut hari ini yang turut diikuti sejumlah perwakilan mahasiswa Politeknik Pariwisata Bali dan jajaran pendidiknya, Kementerian Pariwisata juga telah menggerakkan wisata bersih sebagai bagian dari beberapa program quick wins dan program unggulan di tahun 2025,” ungkap Menpar Widiyanti, Sabtu 4 Januari 2024. 

Baca juga: Jelang Natal dan Tahun Baru 2025, Menpar Harapkan Prakiraan Cuaca Jadi Bahan Koordinasi

Widiyanti menyampaikan di bawah gerakan wisata bersih kami turut membentuk satgas wisata bersih untuk meningkatkan kebersihan di beberapa destinasi wisata, berkolaborasi dengan kementerian dan lembaga terkait, pemerintah daerah dan stakeholders lainnya. 

Mari kita pastikan agar Indonesia dikenal sebagai destinasi yang bersih dan terawat dan tentunya destinasi yang nyaman bagi wisatawan. 

Semoga kehadiran kita semua hari ini bisa menginspirasi banyak pihak untuk bersama-sama mewujudkan Indonesia sebagai destinasi wisata yang bersih dan sehat.

Sementara itu, Plt.Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kemenpar, Hariyanto, disinggung mengenai bagaimana langkah konkret pihaknya dalam upaya penanganan sampah kiriman di Bali?

Hariyanto mengatakan dari sisi regulasi sudah kuat dan tinggal pelaksanaan aksi nyata secara massif untuk segera dilakukan.

“Pertama kalau dari sisi Kemenpar atau Pemerintah kita regulasinya sudah clear atau sudah jelas,” ucapnya.

Ada Peraturan Pemerintah tentang penanganan sampah laut tahun 2018 yakni PP No. 83 Tahun 2018, kemudian Kementerian Pariwisata melalui Permen No. 5 Tahun 2022 tentang pedoman pengelolaan sampah plastik di destinasi wisata bahari. 

“Jadi kita by regulasi sudah clear. Kemudian tahun 2020 Kementerian Lingkungan Hidup mengeluarkan Permen tentang sistem pengelolaan sampah. Tentu dengan regulasi yang sudah kuat ini menghadapi siklus yang tahunan sebetulnya sudah terpetakan,” jelasnya.

Menurut Hariyanto, baik Kementerian/Lembaga terkait lainnya sudah mengarah kepada komitmen untuk mendorong agar penanganan ini (sampah kiriman) sama seperti halnya penanganan saat menghadapi bencana kebakaran hutan. 

Penanganan kebakaran hutan itu ada sebuah gerakan nasional dan diawali dengan penetapan sebagai darurat kebakaran hutan. 

“Rasa-rasanya indikasinya seperti tadi dilaporkan ketua panitia ke depan atas prakarsa Kementerian Lingkungan Hidup, ini akan didorong menjadi sebuah gerakan nasional melalui darurat penanganan sampah. Kalau sudah sampai seperti itu, seluruh resources yang ada bahkan sampai ke daerah itu akan membentuk satgas-satgasnya secara berjenjang,” imbuhnya. 

Kita tahu contoh sukses penanganan kebakaran hutan itu sudah kita rasakan relatif efektif tetapi tentu masih ada kebakaran tapi tidak seperti periode-periode sebelumnya, diharapkan penanganan sampah juga akan demikian.

Lebih lanjut Hariyanto mengatakan dengan gerakan wisata bersih itu adalah merepresentasikan wujud konkret kolaborasi semua pihak.

Bukan saja Kementerian/Lembaga tingkat pusat sampai ke daerah dalam hal ini pemerintah secara berjenjang juga adalah para stakeholder lainnya industri tentunya dan asosiasi di bidang kepariwisataan termasuk pelaku pariwisata di dalamnya, dan juga mitra-mitra strategis di dalamnya ini sangat penting termasuk NGO. 

“Sebenarnya banyak sekali gerakan yang concern dengan kebersihan atau penanganan sampah di destinasi itu sudah banyak dilakukan. Sudah banyak pihak melakukannya kita lebih kepada edukasi bagaimana situasi dan kondisi sampah itu memang selalu jadi masalah,” jelasnya. 

Makanya kolaborasi dengan mitra strategis menjadi penting karena mereka punya resource, mereka punya link internasional seperti sungai watch, ada go to impact foundation. 

“Sejauh ini mereka sudah bergerak, nah ini mereka kita rangkul semua. Kemudian di situlah berbagi peran, di situlah muncul kolaborasi yang konkret. Dan yang pasti Kementerian Pariwisata ini melalui gerakan wisata bersih ini memastikan sebagai pihak garda terdepan karena kita concern dengan kebersihan dan kesehatan termasuk keselamatan di destinasi wisata,” demikian kata Plt.Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur, Hariyanto.(*)

Kumpulan Artikel Bali