Klungkung Masih Kurang Ratusan Guru, Pemda Usulkan ke Pusat Program Rekrutmen Guru via PPPK

TRIBUN-BALI.COM -  Pemerintah tengah gencar melakukan pengangkatan pegawai dengan rekrutmen PNS (pegawai negeri sipil) maupun PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja). Namun sampai saat ini di Klungkung masih tetap saja kekurangan guru.

Berdasarkan data Dinas Pendidikan, sampai saat ini Kabupaten Klungkung masih kekurangan 334 guru. Sehingga sekolah-sekolah masih tetap mengandalkan jasa guru pengabdian

Kepala Dinas Pendidikan Klungkung, Ketut Sujana menyapaikan, masalah kekurangan guru ini merupakan masalah yang berulang. Karena setiap tahun ada guru yang pensiun, sementara rekrutmen untuk PNS atau PPPK tidak bisa dilakukan setiap tahun.

Baca juga: AKSES Jalan Menuju Jembatan Kuning Sebulan Tergenang, Warga dan Perbekel Swadaya Atasi Banjir!

Baca juga: Ingatkan Hati-hati Gunakan Senjata Api, Kapolres Rotasi 3 Pejabat di Jajaran Polres Buleleng 

"Kami tidak memungkiri bahwa setiap tahun akan ada kekurangan guru. Hal ini terjadi karena adanya pensiun guru, sementara pengangkatan baru tidak serta merta dilakukan setiap tahun,” ujar Sujana, Senin (13/1). 

Situasi ini membuat sekolah masih mengandalkan jasa guru pengabdian, yang digaji melalui BOS (bantuan operasional sekolah). Mereka rata-rata digaji hanya Rp 500 ribu setiap bulan, sehingga guru pengabdian ini tidak fokus dengan profesinya, karena harus mencari pekerjaan lain untuk mendapatkan penghasilan yang lebih baik.

"Kemampuan sekolah memang terbatas untuk membayar gaji guru pengabdian. Karena gaji yang relatif kecil, guru pengabdian ini banyak berhenti, dan beralih kerja ke sektor lainnya seperti pariwisata," ungkap dia.

Dinas Pendidikan terus berupaya untuk mengatasi masalah kekurangan guru ini. Mulai dari menerapkan re-grouping sekolah, agar pengelolaan sekolah dan SDM lebih efektif dan efesien. 

Ia mencontohkan, semisal ada empat sekolah yang digabung menjadi dua, bisa dialokasikan sekitar 10 hingga 12 guru ke sekolah lain. 

"Namun penerapan regrouping sekolah ini tidak mudah, terutama di Nusa Penida. Karena jarak rumah warga dan sekolah relatif jauh-jauh," ungkap dia.

Solusi lainnya, Pemda terus mengusulkan ke pemerintah pusat agar program pengangkatan guru melalui jalur PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) diperluas. (mit)