Kunci Jawaban Sejarah Kelas 12 Halaman 59 60, BAB 1: Pergolakan Daerah

Kemal Idris, salah satu dari tujuh panglima, pernah mengarahkan moncong meriam ke Istana.

Dalihnya melindungi Presiden Soekarno dari demonstrasi mahasiswa.

Soal Halaman 59

Pengayaan

Coba kamu cari informasi tentang pergolakan daerah yang muncul pada masa Kabinet Ali II!

Kunci Jawaban Sejarah Kelas 12 Halaman 59

Kabinet Ali 2, yang nama resminya adalah Kabinet Ali Sastroamidjodjo II adalah salah satu kabinet yang menjalankan pemerintahan di Indonesia pada masa Demokrasi Liberal.

Sebelum menyebutkan pergolakan daerah yang muncul di kabinet Ali 2, ada baiknya kita melihat sekilas tentang kabinet ini.

Kabinet Ali Sastroamidjodjo II dipimpin oleh Ali Sastroamidjodjo sebagai perdana menteri, dan dibentuk oleh koalisi 3 partai terbesar di parlemen berdasarkan hasil Pemilihan Umum 1955, yaitu PNI, Masyumi, dan NU.

Sebagai pemenang Pemilu, maka Ali sebagai ketua PNI diberikan mandat untuk memimpin kabinet.

 Kabinet ini dilantik pada tanggal 24 Maret 1955. Program pokok kabinet ini antara lain:

- Pembatalan Konferensi Meja Bundar (KMB)
- Pengembalian Irian Barat ke Republik Indonesia
- Pemulihan keamanan dan ketertiban
- Pembangunan ekonomi, keuangan, industri, perhubungan, pendidikan, dan pertanian.
- Pelaksanaan keputusan Konferensi Asia Afrika.

Baca juga: Kunci Jawaban PAI Kelas 11 Halaman 46 47 48 52, BAB 3: Evaluasi

Pergolakan daerah yang semakin menguat adalah salah satu masalah utama yang dihadapi Kabinet Ali Sastroamidjodjo II. Pergolakan ini mengarah kepada gerakan separatisme dengan pembentukan dewan militer di berbagai daerah, antara lain:

 - Di Sumatera Barat, muncul Dewan Banteng yang dipimpin Kolonel Achmad Hussein.
- Di Sumatera Utara, muncul Dewan Gajah yang dipimpin oleh Kolonel Maludin Simbolon.
- Di Sulawesi Selatan muncul Dewan Garuda yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Barlian
- Di Sulawesi Utara muncul Dewan Manguni yang dipimpin oleh Kolonel Ventje Sumual, yang berkembang menjadi pemberontakan Permesta.

Penyebab pergolakan ini adalah alokasi biaya pembangunan dari pusat yang tidak sesuai dengan harapan daerah dan belum adanya rasa percaya kepada pemerintah di berbagai daerah.