MIRIS, Telur Hasil Peternakan Kerap Pecah, Warga Lepang Keluhkan Kondisi Jalan Rusak Parah

TRIBUN-BALI.COM - Kerusakan jalan di Dusun Lepang Kawan, Desa Takmung, Kecamatan Banjarangkan, Klungkung dikeluhkan warga setempat.

Selama ini, jalan yang terletak di sebelah selatan Balai Banjar Adat Lepang ini, keberadaannya sangat penting sebagai jalur distribusi hasil peternakan warga.

Namun, kondisi jalan yang rusak parah itu, sering menyebabkan telur-telur pecah selama proses pengangkutan, sehingga merugikan peternak.

Menanggapi keluhan ini, Perbekel Desa Takmung, Nyoman Mudita, mengaku telah mengajukan permohonan perbaikan ke Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPRPKP) Klungkung pada 10 Januari 2025. Ia berharap jalan tersebut dapat segera diperbaiki agar mobilitas warga kembali lancar. 

“Kami sangat berharap perbaikan bisa dilakukan tahun ini. Kalau belum memungkinkan untuk pengaspalan menyeluruh, setidaknya tambal jalan-jalan berlubang agar aman dilalui,” ujar Mudita, Kamis (14/1).

Baca juga: GAK Lancar Aliran Air Bersih, DPRD Kota Denpasar Pantau Pasokan Air PDAM di IPA Belusung  

Baca juga: JANJI Kawal Perbaikan Jalan Desa di Gianyar, Ketua DPRD Targetkan 80 Persen Harus Bagus di 2026

Ia juga menjelaskan, jalan tersebut awalnya merupakan jalan desa yang pada tahun 2024 telah diusulkan menjadi jalan kabupaten. Berdasarkan informasi terbaru, jalan itu kini sudah berstatus sebagai jalan kabupaten, sehingga penanganannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Klungkung. 

“Jalan ini sangat vital bagi sekitar 50 Kepala Keluarga (KK) di wilayah tersebut,” tambahnya.

Menanggapi usulan tersebut, Kepala Dinas PUPRPKP Klungkung, I Made Jati Laksana mengatakan, pihaknya telah menerima permohonan perbaikan jalan dari Pemerintah Desa Takmung. 

Saat ini, tim dari Bidang Bina Marga sedang melakukan pengecekan lokasi untuk memasukkan jalan tersebut ke dalam daftar pemeliharaan rutin.

“Namun, kami masih memastikan terlebih dahulu status kewenangan jalan ini. Jika memang sudah menjadi kewenangan kabupaten, maka akan segera ditindaklanjuti,” ujar I Made Jati Laksana. (mit)