Hari Kondom Internasional, YPK dan AHF Sosialisasikan Kondom untuk Cegah HIV di Bali

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR-  Yayasan Kerti Praja (YPK) bekerja sama dengan AHF (AIDS Healthcare Foundation) menggelar peringatan Hari Kondom Internasional atau International Condom Day dengan melakukan sosialisasi penggunaan kondom dan juga diskusi terkait dengan penanggulangan HIV.

Kegiatan ini dilakukan sejak 7 Februari 2025 lalu, dengan menyasar kawasan Pantai Padang Galak dan juga di kawasan Sanur, Denpasar, Bali.

Sementara untuk pertemuan International Condom Day dengan tema "Menuju Indonesia Bebas HIV : Dialog Pemerintah, LSM, dan Tokoh Masyarakat dalam Penanggulangan HIV" digelar di Mercure Bali Sanur Resort, Jumat 14 Februari 2025.

Kegiatan ini melibatkan peserta dari perwakilan pemerintah, LSM, tokoh masyarakat, dan komunitas terkait penanggulangan HIV.

Baca juga: Selundupkan Sabu ke Bali Dibungkus Kondom Dimasukkan ke Perut, WN Malaysia Dihukum 8 Tahun Penjara

Dalam kegiatan ini, menghadirkan dr. Partha Muliawan yang memaparkan kasus HIV terus meningkat, dan penggunaan kondom penting dalam penanggulangan. 

Pertemuan ini juga membahas edukasi dan strategi distribusi kondom.

Selain itu, Eri Puji Astuti dari Biro Perencanaan Kementerian Sosial, yang menekankan pentingnya edukasi inovatif dan kerja sama lintas sektor.

Sedangkan dr. Sarath (AHF), menjelaskan respon cepat dan partisipasi aktif sangat diperlukan. Bahkan stigma menjadi tantangan besar.

"AHF bekerja sama di Asia, termasuk Filipina, Thailand, dan Malaysia," ujarnya, dalam rilis yang diterima, Sabtu 15 Februari 2025.

Sementara Kadis Kesehatan Denpasar, dr. AA Ayu Candrawati, menyampaikan kasus HIV tercatat 16.274 kasus, dan 800 kasus baru.

Di mana, 90 persen penularan melalui transmisi seksual, serta rendahnya penggunaan kondom menjadi faktor utama.

Selain itu, dalam pemaparan studi asesmen oleh dr. Oka Negara, dengan judul Studi Kualitatif tentang Persepsi Program Kondom di Denpasar dan Badung (2024), menyampaikan untuk informan 18 perwakilan dinas, LSM, LSL, dan PPS, pengetahuan tentang kondom masih rendah, distribusi terhambat karena keterlambatan stok, regulasi tumpang tindih menghambat pengadaan kondom, serta kebutuhan kondom 2025, yakni Badung (390.720), Denpasar (572.352), dan LSL (28.000).

Dalam kegiatan ini juga menghadirkan narasumber, yakni I Gusti Ayu Laxmy Saraswaty, selaku Kadis Dinas Sosial Denpasar, I Nyoman Sudiyasa (Dinas Kesehatan Bali), Tri Indarti (KPA Kota Denpasar), Dr. Dewa Rai Asmara Putra (Majelis Desa Adat Bali), dan Made Billy Udiana Subidia (BKKBN Bali).

Dinas Kesehatan Provinsi Bali, menyampaikan kasus HIV pertama kali ditemukan di Bali pada tahun 1987, di RS Sanglah. 

Hingga tahun 2024, total kasus yang terdata mencapai 31.880 kasus, dengan sebagian pasien telah meninggal dunia.

Dalam lima tahun terakhir, penemuan kasus baru sempat menurun akibat pandemi Covid-19, di mana masyarakat cenderung menghindari fasilitas kesehatan.

Namun, pada tahun 2023-2024, terjadi peningkatan kasus baru dengan total 20.006 kasus.

Seluruh puskesmas di Bali telah dilatih untuk melaksanakan tes HIV dan memberikan pengobatan, sehingga akses layanan kesehatan bagi Orang Dengan HIV (ODHIV) semakin mudah.

Pengadaan kondom masih belum memadai, dan kondom belum dianggap sebagai kebutuhan umum. 

"Tantangan terbesar adalah membangun kesadaran masyarakat agar kondom menjadi bagian dari kebutuhan kesehatan," ujarnya.

Sementara dari KPA Kota Denpasar, menyatakan penggunaan kondom di Denpasar masih belum konsisten, dan akses layanan kondom di masyarakat masih rendah. 

KPA Denpasar telah berupaya menyediakan outlet kondom, namun belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan kondom di wilayah tersebut.

"Tantangan di lapangan meliputi ketidakmauan masyarakat untuk membeli kondom karena dianggap tabu, serta kurangnya kesadaran akan pentingnya kondom sebagai alat pencegahan HIV," ucapnya.

BKKBN Provinsi Bali, menyebutkan BKKBN telah membentuk 18 PIK-R (Pusat Informasi dan Konseling Remaja) di sekolah dan 10 di universitas, dengan remaja sebagai peer educator.

Edukasi kesehatan remaja mencakup penggunaan alat kontrasepsi, termasuk kondom, dan sebagai bagian dari program perencanaan keluarga. 

"Tantangan yang dihadapi adalah masih rendahnya pemahaman remaja tentang kesehatan reproduksi dan pencegahan HIV, sehingga diperlukan upaya lebih intensif dalam edukasi," ucapnya.

Sementara dari pandangan Majelis Desa Adat Provinsi Bali, mengatakan kondom masih dianggap tabu dalam budaya dan adat Bali, yang dipengaruhi oleh norma agama dan kesusilaan. 

Hukum adat saat ini belum mengatur secara khusus tentang penggunaan kondom, sehingga diperlukan regulasi yang jelas agar kondom dapat diterima tanpa melanggar norma adat.

Salah satu usulan adalah memasukkan edukasi tentang HIV dan kondom ke dalam kegiatan adat, dengan penyampaian yang disesuaikan agar tidak dianggap vulgar.

Dinas Kesehatan Provinsi Bali, mengungkapkan tantangan utama adalah stigma masyarakat terhadap kondom yang dianggap sebagai alat yang tidak pantas dibicarakan secara terbuka.

Selain itu, terdapat keterbatasan anggaran dan logistik untuk memenuhi kebutuhan kondom di seluruh wilayah.

"Perlu adanya kerja sama dengan LSM dan organisasi lain untuk meningkatkan ketersediaan dan distribusi kondom," jelasnya.

Terakhir dari Yayasan Kerti Praja, menyebutkan upaya yang dapat dilakukan antara lain melalui kampanye media sosial yang melibatkan tokoh-tokoh berpengaruh untuk menyebarkan informasi tentang pentingnya kondom.

Selain itu, perlu adanya edukasi yang masif di sekolah, kampus, dan komunitas untuk mengurangi stigma dan meningkatkan kesadaran masyarakat. (*)

Kumpulan Artikel Denpasar