Ketua Komisi 1 DPRD Bali Bantah Ada Faktor Politis Dalam Seleksi Anggota KPID Bali

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR – Ketua Komisi I DPRD Bali, Nyoman Budi Utama bantah adanya faktor politis dalam proses seleksi komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Bali masa jabatan 2024-2027. 

Budi menjelaskan, uji kompetensi berbeda dengan Fit dan Propertest. 

Di mana pada Fit dan Propertest yang diuji oleh 12 orang menilai siapa di antara 22 peserta yang pantas menjadi anggota KPID. 

“Itu kan masing-masing orang punya penilaian. Tidak bisa disamakan dengan nilai di pansel. Tidak ada faktor politis memang dari Dewan itu semua faktor politis. Orang politis kalau orang dalam menilai itu objektif siapa tahu dites gerogi tidak sesuai dengan jawabannya namanya berkaitan pendalaman itu. Tidak boleh disamakan dengan nilai pansel,” jelas Budi, Kamis 20 Februari 2025. 

Baca juga: Ketua DPRD Klungkung Harapkan Made Satria dan Tjokorda Surya Bekerja Untuk Rakyat

Selain itu, peserta calon anggota KPID juga mengeluhkan terkait pemotongan pemaparan saat wawancara, Budi menanggapi dengan saat peserta mulai memaparkan materi, juri sudah melihat penampilannya. 

“Kalau namanya menilai melihat penampilan mengetahui bagaimana kan gitu. 3 menit kan itu kalau sampaikan visi dan misi jawaban. Pertama 3 menit ada kesempatan lagi teman-teman menyampaikan pertanyaan itu. Nilai rekap itu berdasarkan nilai teman-teman bukan satu orang yang menilai. Belum tentu si a menilai baik kemudian si c tidak baik kan objektif menurut pandangan penilaian. Tidak ada tahu,” bebernya. 

Ia pun membantah bahwa sudah memotong waktu pemaparan tersisa dua menit. 

Ia mengatakan jangan memaksakan memaparkan 3 menit jika memang tidak dapat menjawab 2 menit dengan tepat. 

“Saya ini selaku pimpinan rapat tidak ada memotong. Tidak ada saya merekayasa. Itu  penilaian objektif masing-masing satu orang. Yang satu memang orangnya bagus itu. Yang Gusti Mahardika semua penilaian bagus dapat nilai tinggi kadang-kadang incumbent yang kalah. Coba kalau tidak percaya coba rekap nilai itu diambil,” bebernya.
 
Ketika disinggung peserta sudah meminta hasil penilaian ke staff komisi 1 DPRD Bali namun tidak direspon, Budi mengatakan staffnya memang pantas menjawab begitu.

“Tidak ada kejanggalan. Saya memimpin rapat itu objektif misalkan diberi jawaban 3 menit jangan dipaksakan 3 menit kalau memang 2 menit jawaban yang singkat lugas dan tepat waktu jangan paksakan daripada mengejar 3 menit nanti ngawur jawabannya,” tutupnya. 

Kumpulan Artikel Bali