Fraksi Gerindra DPRD Bali Temui Aksi Massa, Sebut Tidak Ada Pemangkasan Anggaran Pendidikan 

Fraksi Gerindra DPRD Bali Temui Aksi Massa, Sebut Tak Ada Pemangkasan Anggaran Pendidikan 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR – Ketua Komisi Tiga I Nyoman Suyasa dari Fraksi Partai Gerindra ikut menemui aksi masa Aliansi Bali Tidak Diam yang lakukan aksi ‘Indonesia Gelap Darurat Pendidikan’ di depan Gedung DPRD Bali pada, Senin 17 Februari 2025.

Diakui Suyasa efisiensi anggaran ini memang menuai pro dan kontra. 

Baca juga: Mahasiswa Kirim Karangan Bunga ke Kemenkeu Wilayah Bali, Buntut Anggaran Pendidikan Dipangkas

“Namun yang jelas ini untuk kebaikan bangsa dan negara, penghematan. Pastinya penggunaan anggaran kena, DPR kan pengguna anggaran juga, tapi nggak masalah untuk kebaikan masyarakat Indonesia, kita selalu menyetujui dan melaksanakan daripada program pemerintah,” jelas, Suyasa. 

Potensi pemangkasan anggaran di DPRD Bali belum dibahas sampai saat ini, kata Suyasa kemungkinan pembahasan pemangkasan anggaran setelah tanggal 4 Maret atau Rapat Paripurna Istimewa untuk Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih. 

Selain di APBD Perubahan, pemangkasan anggaran juga akan dilakukan pada APBD Induk sama dengan APBN. 

Baca juga: VIDEO Koster Yakin Pembangunan Bali Akan Mudah Meski Ada Ancaman Efisiensi Anggaran

“Sekarang lagi proses kapan efisiensi itu, makanya masing-masing kementerian melaporkan itu apakah dipangkas atau tidak."

"Jadi sesuai dinamika yang berlaku, seperti pendidikan awalnya pemangkasan sekian tapi ketika ada masukan dari kementerian setelah direkonstruksi kemungkinan program yang berhubungan dengan SDM memang jangan dipangkas, dan saya yakin tidak akan dipangkas, yang dipangkas ya program yang perjalanan dinas, bimtek, ATK, jasa konsultan dan itu wajar,” bebernya. 

Melihat massa aksi tersebut, Suyasa mengatakan itu meruakan proses dari demokrasi, dari mahasiswa dan akan ditampung sesuai dengan kewenangan DPRD Bali. 

Baca juga: Ancaman Efisiensi Anggaran Era Pemerintahan Prabowo, Koster Yakin Pembangunan Bali Bakal Mudah

“Tentunya program-program pemerintah ya harus kita kawal karena itu sangat baik, seperti efisiensi ini sangat baik, saya kira positif untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia,” sambungnya. 

Sementara untuk anggaran pendidikan di APBD Tahun 2025 sejumlah 20 persen sesuai dengan amanat Undang-undang, ia pun meyakini bahwa tidak akan ada pemangkasan pada anggaran pendidikan. 

Baca juga: Anggaran Penanganan Jalan Berlubang Terdampak Inpres, Jalan Raya Denpasar-Gilimanuk Banyak Berlubang

“Saya yakin, saya seyakin-yakinnya, karena kemarin apa yang disampaikan Kemenkeu bahwa sesuai dengan dinamika, kalau ada hal-hal yang tidak perlu dipangkas ya tidak dipangkas, misalnya beasiswa, KIPK, BIP, afirmasi juga tidak,” sambungnya. 

“Terlepas dari pro kontra itu wajar, dari dulu yang enak-enak sekarang yang diketat disiplin efektif, saya kira tahun ini memang akan ada pro kontra tapi ke depannya baik, terbiasa dengan hal yang baik ya berjalan dengan baik,” tutupnya. (*)

Berita lainnya di Efisiensi Anggaran