ALASAN PPPK di Klungkung Dilantik Tahun Depan, Calon Merasa Kecewa Dengar Kabar Mendadak Ini

TRIBUN-BALI.COM - Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), di Kabupaten Klungkung resmi akan dilantik tahun depan. 

BKPSDM (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia) Kabupaten Klungkung, memilih mengikuti jadwal pelantikan sesuai kebijakan BKN (Badan Kepegawaian Negara).

"Kami ikuti kebijakan pusat, sesuai surat dari kepala BKN, jika PPPK yang dinyatakan lulus formasi tahun 2024 diangkat terhitung mulai 1 Maret 2026," ujar Kepala BKPSDM Klungkung, Ida Bagus Wirawan Adiputra, Minggu (9/3/2025).

Ada sebanyak total 1633 orang calon PPPK yang pelantikannya diundur tahun depan. Sementara kebijakan pusat untuk calon PNS, akan diangkat terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2025.

Baca juga: KOSTER Tegaskan Proyek Tol Mengwi-Gilimanuk Bakal Tetap Jalan! Kini Fokus Perda Nominee Dulu

Baca juga: TAK Terima Ditegur, Seorang Pria Dikeroyok Kelompok Pengunjung Lain, Tersenggol di Bar Denpasar!

Keputusan ini memunculkan berbagai tanggapan dari calon PPPK di Klungkung. Seorang calon PPPK di Klungkung mengatakan, momen pelantikan ini telah lama dinanti-nantikannya.

Sehingga ia agak kecewa, mendapat kabar secara tiba-tiba pelantikan PPPK diundur setahun lamanya.

"Sejujurnya kecewa juga, mengapa semendadak itu kebijakannya. Tapi kalau saya bersabar saja lah, toh masih kerja juga seperti biasa. Paling berdampak justru temen-temen CPNS, mereka kan ada yang sudah resign dari tempat kerja sebelumnya karena lulus rekrutmen," ungkap seorang calon PPPK di Klungkung yang namanya enggan dimediakan, Minggu (9/3/2025).

Menurutnya karena ini menyangkut kepentingan banyak pegawai, harusnya direncanakan matang, jangan diundur-undur secara mendadak. Sehingga terkesan rekrutmen CPNS dan PPPK tidak direncanakan secara baik sebelumnya.

"Kalau saya pribadi lihat saja kedepan seperti apa. Biarkan saja ramai dulu di media, kalau istilahnya pemerintah cek ombak. Dalam beberapa bulan terakhir pemerintah pusat kan seperti ini, buat kebijakan yang kontroversial terlebih dahulu, lalu ramai di media sampai ramai, ujung-ujungnya gak jadi kebijakakan itu," ungkapnya. (mit)