HADIAH Rp500 Juta-Rp1 Miliar Bagi Desa yang Berhasil Kelola Sampah Berbasis Sumber, Ini Kata Koster!

Lanjutnya, Koster menerangkan akan menerapkan sistem dengan teknologi yang bisa mengolah sampah secara tuntas.

Juga akan menginstruksikan kepada perbekel agar mengalokasikan dana desa yang bersumber dari APBN untuk program penanganan sampah, berbasis sumber, dan juga menginstruksikan Bupati/Wali Kota agar pengalokasian dana ADD yang bersumber dari APBD Kabupaten/Kota untuk program pengelolaan sampah berbasis sumber diatur dengan presentase tertentu.

“Menyelenggarakan lomba desa atau adat dalam pengelolaan sampah berbasis sumber supaya desa terdorong untuk menyelesaikan masalah sendiri. Kita harus memberikkan pendidikan kepada masyarakat, siapa yang menghasilkan sampah dia yang harus menyelesaikan, jangan kita bikin sampah, orang lain yang urus. Kan tidak benar itu. Kalau Jepang bisa mengapa kita tidak bisa. Kita harus bisa,” ucapnya. 

Fokus pelaksanaan penanganan sampah akan dilakukan juga dengan berbasis hotel, restoran, mall, tempat ibadah, lembaga pendidikan, pasar tradisional, perkantoran dan tempat wisata.

Upayanya adalah sosialisasi dengan masif kepada semua pelaku pariwisata, lembaga pendidikan, tempat ibadah dan lain-lain untuk mengolah sampah berbasis sumber dan mewajibkan semuanya memiliki unit pengelolaan sampah. 

“Memberikan sanksi kepada hotel, restoran, mall, yang tidak melaksanakan pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai dan pengelolaan sampah berbasis sumber. Sanksi administratif yang berkaitan dengan izin operasional, sanksi sosial berupa pengumuman kepada publik terkait hotel dan restoran, dan mall yang tidak ramah lingkungan dan dinyatakan tidak layak dikunjungi. Kita harus keras dan tegas,” jelasnya. 

“Memberikan penghargaan kepada hotel, restoran, mall, tempat ibadah, lembaga pendidikan, pasar tradisional, perkantoran dan tempat wisata yang mampu mengolah sampah berbasis sumber,” kata dia. 
TPA Sente Klungkung

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klungkung belum bisa menutup sepenuhnya pembuangan sampah ke TPA Sente yang berlokasi di Desa Pikat, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung. Pasalnya dari pengelolaan sampah yang dirancang pemerintah setempat, ternyata sampah residu yakni dadi hasil pemilihan dan pengelolahan akan dibuang di TPA Sente.

Bupati Klungkung I Made Satria yang ditemui usai rapat koordinasi di Balai Budaya Giri Nata Mandala, Puspem Badung pada Rabu (12/3) mengatakan jika pihaknya akan memprioritaskan penanganan sampah di Klungkung.

“Sesuai program kami 100 hari kerja penanganan sampah harus tuntas. Kami sudah melakukan konsulidasi dengan pihak terkait seperti DLH (Dinas Lingkungan Hidup) dan Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) dan masyakat setempat yang di mana selama ini ada titik-titik sampah yang overload,” kata Satria.

Kendati demikian, terkait pengolahan sampah yang dilakukan pihaknya mengaku juga sudah menerima pihak investor yang melakukan audiensi untuk bekerjasama dengan Klungkung. “Jadi kami berkolaborasi dengan pihak ketiga, dan mesin sudah siap untuk diluncurkan,” jelasnya.

Disinggung mengenai di mana akan dilakukan pengolahan sampah di Klungkung, politisi asal Nusa Penida itu mengaku tetap dilakukan pada Tempat Olah Sampah Setempat (TOSS) di Banjar Karangdadi, Kusamba.

“Pengelolaan dan pemilahan akan dilakukan di TOSS. Sementara di TPA Sente tetap akan dilakukan menjadi fungsi utamanya untuk pembuangan residu sisa dari hasil pemilahan dan pengolahan,” tegasnya.

Pihaknya mengakui permasalahan sampah tidak bisa diselesaikan ditingkat dinas saja. Pasalnya semua harus mengambil peran dalam penanganan sampah tersebut. Selain penanganan sampah Satria mengaku akan melakukan akurasi data di masyarakat dan yang lainnya. Diharapkan akurasi data bisa dilakukan digitalisasi di semua Bidang. “Selain itu kita juga mulai menyiapkan pembangunan di Pelabuhan Kusamba, karena ini juga menjadi skala prioritas kita,” ucapnya.

Diakui pelabuhan memang tidak bisa dikerjakan dengan cepat, namun itu menjadi prioritas Pemkab Klungkung. Bahkan dalam pembangunan pelabuhan, skemanya akan menggunakan pihak ketiga yakni investor. “Nanti pembangunannya tidak memakai APBD dan juga APBN,” kata dia. (sar/gus)