BEM Akan Gelar Sidang Akbar Mahasiswa Sikapi Kerja Sama Kodam IX/Udayana Dengan Unud

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Udayana akan menggelar sidang akbar mahasiswa mengkritisi kerja sama Kodam IX/Udayana dengan pihak kampus di tengah hiruk pikuk penolakan Revisi Rancangan Undang-Undang TNI yang telah disahkan pada Kamis 20 Maret 2025 silam. 
 
Kemudian baru-baru ini Universitas Udayana dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat dalam hal ini Kodam IX/Udayana, menandatangani perjanjian kerja sama tentang Sinergitas di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi dengan Nomor B/2134/UN14.IV/HK.07.00/2025. 

Dokumen perjanjian ini baru diumumkan secara resmi pada Rabu 26 Maret 2025. 

Menurut Presiden Mahasiswa Unud, I Wayan Arma Surya Darmaputra perjanjian yang bertujuan untuk membangun kolaborasi antara kedua institusi ini masih bersifat umum tanpa adanya pengaturan teknis terkait pelaksanaannya.

Baca juga: Mahasiswa di Bali Bereaksi Isu Militerisasi Kampus, Kapendam IX/Udayana: TNI Sebagai Mitra

"Ketidakjelasan mengenai implementasi kerja sama ini menimbulkan berbagai pertanyaan, terutama terkait batasan kewenangan serta dampaknya terhadap kebebasan akademik dan independensi institusi pendidikan," jelasnya kepada Tribun Bali, Kamis 3 April 2025.  

Lanjutnya, bahwa penolakan ini muncul sebagai respon kekhawatiran kalangan mahasiswa terhadap masuknya unsur militerisasi dalam institusi pendidikan, yang seharusnya tetap netral dan bebas dari kepentingan sektoral tertentu. 

Sebagai institusi pendidikan tinggi, kata dia, Universitas Udayana memiliki tanggung jawab untuk menjaga kebebasan akademik, memastikan lingkungan yang objektif, serta mencegah segala bentuk pembatasan terhadap kebebasan berpikir, mengajar, dan meneliti.

"Kerja sama ini berpotensi membatasi kebebasan akademik serta membuka ruang bagi politisasi dalam kegiatan akademik, yang bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi dan kebebasan yang menjadi landasan pendidikan tinggi," tuturnya.

Sebagai universitas yang menjunjung tinggi prinsip Unggul, Mandiri, dan Berbudaya. 

Menurutnya, Universitas Udayana harus tetap menjadi ruang yang bebas bagi pengembangan ilmu pengetahuan tanpa intervensi yang dapat menghambat kebebasan akademik dan integritas intelektual. 
 
Kemudian, Selasa, 1 Maret 2025, telah terlaksana Konsolidasi Agung Udayana yang berlangsung di gedung parkir tingkat lantai 4 yang langsung dihadiri oleh mahasiswa Universitas Udayana dari seluruh fakultas. 

Latar belakang konsolidasi tersebut adalah Unud menjalin kerjasama dengan Kodam IX/Udayana di mana terciptanya perjanjian mengenai pasal-pasal yang berbentuk MOU dan disepakati oleh UNUD - Kodam.  

Dalam konsolidasi ini telah disepakati beberapa point tuntutan dan teknis gerakan  yaitu Sidang Akbar Mahasiswa pada 8 April 2025, pukul 14.00 WITA, dengan peserta Seluruh Civitas Akademika Universitas Udayana di Auditorium Widya Sabha 

Hasil Akhir Poin Tuntutan yang sudah direvisi dari interupsi peserta, menjadi dua poin garis besar saja. Yang hasilnya, pertama menuntut kepada Universitas Udayana untuk membatalkan “Perjanjian Kerja Sama antara Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat dan Universitas Udayana tentang Sinergitas di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi" 

Kedua, menuntut kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi untuk membatalkan “Nota Kesepahaman antara Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan Tentara Nasional Indonesia tentang Sinergitas di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi”. (*)

Kumpulan Artikel Bali