Berita Jembrana

Efisiensi Anggaran, Jalan Rusak Semakin Parah, Bupati Jembrana Inginkan BKK untuk Perbaikan

Bupati Kembang Hartawan mengakui harus mencari sumber dana lainnya, khususnya untuk perbaikan infrastruktur

istimewa
Bupati Jembrana , I Made Kembang Hartawan bersama Ketua DPRD Jembrana, Ni Made Sri Sutharmi dan Kadis PUPRPKP I Wayan Sudiarta jajarannya turun langsung meninjau sejumlah titik jalan rusak seperti ruas jalan di Desa Yeh Sumbul dan di Banjar Pangkung Slepa, Desa Medewi, Kecamatan Mendoyo, Kamis 10 April 2025.Efisiensi Anggaran, Jalan Rusak Semakin Parah, Bupati Jembrana Inginkan BKK untuk Perbaikan 

TRIBUN-BALI.COM, NEGARA - Sebagian infrastruktur di Kabupaten Jembrana, Bali, masih dalam kondisi rusak. 

Hal ini bakal semakin parah, dampak dari efisiensi anggaran dari pemerintah pusat. 

Pemkab Jembrana yang notabene daerah kecil dengan PAD yang rendah dibandingkan kabupaten lainnya, harus memutar otak untuk mencari sumber dana.

Menindaklanjuti laporan warga, Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan bersama Ketua DPRD Jembrana Ni Made Sri Sutharmi dan Kadis PUPRPKP I Wayan Sudiarta jajarannya turun langsung meninjau sejumlah titik jalan rusak. Seperti ruas jalan di Desa Yeh Sumbul dan di Banjar Pangkung Slepa, Desa Medewi, Kecamatan Mendoyo, Kamis 10 April 2025.

Baca juga: Perbaikan Jalan Rusak Batusesa-Besakih Dikebut Jelang Ida Bhatara Turun Kabeh

Bupati Kembang Hartawan mengakui harus mencari sumber dana lainnya, khususnya untuk perbaikan infrastruktur, salah satunya perbaikan ruas jalan. 

Ruas jalan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Jembrana sepanjang 1.003,74 Km, di mana sepanjang 789,53 Km dalam kondisi yang baik dan sedang, sisanya sepanjang 214,21 Km kondisinya rusak ringan dan rusak berat.

Politikus asal Desa Pangyangan ini menyadari efisiensi anggaran dari pemerintah pusat menjadi salah satu hambatan untuk perbaikan infrastruktur yang menjadi kepentingan masyarakat.

"Di tengah situasi efisiensi anggaran dan situasi anggaran yang tidak mudah, kita berupaya memenuhi aspirasi masyarakat," ucapnya.

Salah satu upaya yang dilakukan Bupati Kembang Hartawan yaitu dengan meminta sebagian hasil pendapatan Pajak Hotel dan Restoran (PHR) dari Kabupaten Badung, Gianyar dan Kota Denpasar yang memiliki potensi sumber pendapatan besar dari pariwisata. 

Hal ini juga sebagai pemerataan hasil pariwisata untuk pembangunan seluruh Bali.

"Kita akan berupaya melakukan pendekatan dengan meminta Bantuan Keuangan Khusus ke Kabupaten Badung, Gianyar dan Denpasar dari hasil bagi pajak hotel dan restoran," ucapnya.

Kumpulan Artikel Jembrana

Sumber: Tribun Bali
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved