Sponsored Content

Rapat Bahas LKPJ Tahun 2024,  Komisi I Siap Kawal Masukan OPD

Komisi I DPRD Badung melaksanakan rapat kerja dengan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terkait pada Senin 28 April 2025.

ISTIMEWA
Komisi I DPRD Badung saat melaksanakan rapat bersama OPD Terkait pada Senin 8 April 2025. 

TRIBUN-BALI.COM, MANGUPURA - Komisi I DPRD Badung melaksanakan rapat kerja dengan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terkait pada Senin 28 April 2025.

OPD yang diajak rapat seperti Asisten I, BKPSDM, Disdukcapil ,Bagian Hukum Setkab Badung, Bagian Pemerintahan Setkab Badung, BPKAD Badung, Badan Kesbangpolinmas, DPMPTSP, Dinas PMD Kabupaten Badung, Dinas Pemadaman Kebaran dan Penyelamatan Kabupaten Badung

Rapat mengenai pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LPKJ)  Bupati Badung Tahun 2024 tersebut dari Komisi I dihadiri oleh Wakil Ketua Komisi I, I Gusti Lanang Umbar, serta sejumlah anggota komisi seperti Putu Sika Adi Putra, Yayuk Agustin Lessy, I Wayan Loka Astika, Made Rai Wirata, Putu Dendy Astra Wijaya, Made Tomy Martana Putra.

Baca juga: JASAD Lansia di Sungai Banjar Dinas Ambengan Buleleng Gegerkan Warga! Diduga Terpeleset Saat Menyapu

Baca juga: Simpen dan Putu Agus Berakhir di Bui, Beraksi di 9 TKP, Jambret Spesialis WNA Dibekuk Polres Badung

Wakil Ketua Komisi I DPRD Badung, I Gusti Lanang Umbaran usai rapat mengatakan,rapat dengan OPD ini adalah bagian dari tugas DPRD terkait pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Badung Tahun 2024.

"Kami mencari masukan  dari OPD yang selama ini kita ajak bersinergitas di Komisi I. Kami juga ingin mencari tanggapan-tanggan dari dinas-dinas secara detail terkait apa yang sudah disampakian di Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Badung Tahun 2024. Dari hasil rapat ini nanti kita akan bwa dalam rapat paripurna," ujarnya.

Lebih lanjut Lanang Umbara mengatakan, ada sejumlah usulan dari OPD yang perlu dikawal dan dirasa penting kedepannya untuk dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Badung

“Salah satunya adalah terkait keamanan, penunjang sarana dan prasarana pariwsata agar kepariwisataan kita tetap menjadi pariwisata klas atas. Jika pariwisata kita sepi akan nantinya mempengaruhi pendapatan daeh kita," imbuhnya. (*)

 

Sumber: Tribun Bali
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved