Gibran Diminta Mundur Jadi Wapres, Yenny Wahid: Semua Orang Boleh Sampaikan Aspirasi

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR – Sesama anak dari Presiden Republik Indonesia, Yenny Wahid tanggapi permintaan Purnawirawan agar Gibran Rakabuming Raka mundur dari jabatan Wakil Presiden. 

Menurutnya, kritik dari Purnawirawan tersebut ada baiknya ditampung. Hal tersebut ia sampaikan pada Welcoming Lunch IFSC World Cup Bali 2025 di Jayasabha, Denpasar, Bali, pada Kamis 1 Mei 2025. 

“Saya rasa ada catatan bahwa kegelisahan para purnawirawan harus ditampung kenapa mereka merasa seperti itu. Bahwa ada permasalahan ketatanegaraan mereka lihat itu harus dicermati dan dilihat oleh para pakar. Semua orang boleh kok menyampaikan aspirasi tentang apapun,” jelas Yenny. 

Tetapi, lebih lanjutnya Yenny mengatakan semua aspirasi harus menggunakan mekanisme dengan baik. 

Baca juga: JANJI Tinggal Janji! Proyek Tol Mengwi-Gilimanuk Terancam Berhenti, Prabowo-Gibran Tak Tepati?

Tidak bisa hanya sekadar mencopot, karena setelah Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden, dan telah ditetapkan oleh KPU artinya semua pihak sudah menerima ini hasilnya. 

“Tetapi ini dilihat ada masalah. Ada hal-hal yang harus disikapi secara politik semua harus dikembalikan mekanisme demokrasi itu juga,” imbuhnya. 

Ketika disinggung apakah ada evaluasi untuk Wapres Gibran, Yenny mengatakan pemerintah dimanapun yang berada di seluruh dunia wajar saja menerima kritik. 

Itu merupakan bagian dari paket menjadi seorang pemimpin adalah menerima kritik. 

Pemimpin yang baik adalah yang mau menerima semua kritik dan dijadikan pelajaran. 

“Jadi saya rasa tidak usah menyikapi terlalu keras, saya lihat mulai takut bersuara ini sudah dijamin negara kebebasan bersuara. Waktu bapak presiden menerima kritik. Bukan masalah menolak. Itu kan aspirasi disuarakan Purnawirawan terima saja lapang dada. Saya boleh berikan saran untuk mas Gibran, terima saja dengan lapang dada, jadikan cambuk perbaiki diri,” paparnya. 

Semua proses politik terjadi harus lewat DPR. Yenny mengatakan semua boleh bersuara termasuk dirinya, namun pada akhirnya proses politik di partai politik oleh DPR. 

“Kalau adem ayem santai saja. Intinya rakyat berhak menyuarakan. Menyuarakan lewat wakil-wakilnya, santai saja,” tutupnya. 

Kumpulan Artikel Bali