Dari Giri Prasta hingga Pecalang, Warga sampai Netizen, Penolakan Ormas Luar di Bali Semakin Meluas

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR – Kedatangan ormas luar di Bali semakin banyak mendatangkan penolakan yang menunjukan pandangan negatif masyarakat terhadap ormas ini.

Tercatat sebelumnya, Manggala Madya Pasikian Pacalang MDA Kabupaten Klungkung, Yudhi Pasek Kusuma menilai bahwa Bali tidak membutuhkan ormas-ormas dari luar Bali.

Dia menilai bahwa kehadiran ormas-ormas dari luar Bali ini, rentan memunculkan masalah dan gesekan baru di Bali. 

Misalnya gesekan-gesekan dengan ormas asli Bali atau dengan panyukerta desa adat dalam hal ini Pecalang.

Baca juga: DAN Terjadi Lagi! Bayi Dibuang di Atas Meja Pedagang Durian di Bali, Ari-ari Bahkan Belum Lepas

Baca juga: DPRD Bali dan Tim Gabungan Gelar Sidak di Pantai Bingin Pecatu, Ditemukan Proyek di Atas Tebing

Dalam salah satu unggahan di salah satu akun meida sosialnya, dia menulis :

“BALI TIDAK BUTUH ORMAS, BALI SUDAH PUNYA PECALANG”

“Kami bukan daerah yang bisa diatur oleh kekuatan dari luar.”

“Kami punya 1500 desa adat, dan setiap desa punya pacalang.Kami adalah sistem keamanan adat yang lahir dari rakyat dan menjaga rakyat. Jangan ganggu Bali.Jangan rusak tatanan kami,”

“Selama pacalang berdiri… Bali tetap terjaga,”

Dia jugga mengatakan bahwa kehadiran ormas-ormas dari Luar Bali ini akan memuncukan perebutan-perebutan lahan yang seharusnya jadi milik warga Bali.

"Kehadiran ormas dari luar Bali itu, dikhawatirkan memunculkan perebutan-perebutan lahan, dan tentunya akan terjadi gesekan-gesekan sesama ormas yang akan jadi ancaman untuk keamanan di Bali," ungkap Yudhi Pasek Kusuma.

Terbaru, Wakil Gubernur (Wagub) Bali, Nyoman Giri Prasta menanggapi ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya yang hadir di Bali.

Baca juga: 4 Pemuda dari Jawa Diusir, Nekad Masuk Bali Tak Bawa Identitas, Cuma Berbekal Nekat dan Pasrah

Ketika ditemui di Kantor Gubernur Bali pada, Senin 5 Mei 2025 Giri mengatakan Bali sudah memiliki aparatur negara baik itu TNI maupun Polri untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Selain itu, Bali sudah memiliki pecalang. 

“Dari 1.400 lebih desa adat Itu sudah memiliki pecalang desa adat,”

“Nah Pecalang desa adat ini mempunyai peran untuk menjaga estetika dresta wilayah adat itu sendiri,” jelas Giri Prasta. 

Lebih lanjut Giri Prasta juga mengatakan ketika periode pertama sudah dituangkan dalam Keputusan Pemerintah Provinsi Bali dibentuknya Bantuan Keamanan Desa Adat (Bankamda).

Sehingga kolaborasi antara TNI Polri serta aparat penegak hukum lainnya bersama-sama dengan tokoh dan masyarakat adat utamanya dari pecalang yang akan menjaga Bali. 

“Inilah yang harus menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat Bali itu sendiri. Di luar daripada itu peran penting masyarakat Bali harus peduli terhadap wilayahnya,”

“Di mana bumi kita pijak di situ langit kita junjung itu, yang pertama prinsipnya kalau dengan ormas luar di Bali ini mempunyai prinsip untuk menjaga Keamanan dan kenyamanan saya kira tidak perlu karena sudah ada,” bebernya. 

Menurutnya, karena pecalang adalah merupakan simbol adat, agama, tradisi seni dan budaya Bali.

Untuk itu, kata Giri Prasta pihaknya akan mengupayakan agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali memberikan insentif untuk pecalang.

Sehingga betul-betul gerakan ngayah untuk masyarakat, menjaga alam, budaya dan manusia. 

Mengenai GRIB yang viral hingga membentuk kepengurusan di Bali, Giri Prasta mengatakan, bukan kewenangannya untuk menghentikan kegiatan ormas tersebut.

“Persoalannya ada dan tidak ada itu bukan kewenangan saya. Tetapi saya tekankan sekali lagi kalau ormas luar akan menjaga Bali, saya kira saat ini tidak perlu,” tegasnya. 

Selain itu, Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Bali, Irjen Pol Daniel Adityajaya menegaskan tidak akan memberikan ruang untuk tindakan premanisme atau perbuatan yang tidak mengindahkan undang-undang baik berbentuk perorangan maupun kelompok.

“Apabila rekan-rekan melihat perbuatan premanisme di lapangan, kita sebagai Anggota Polri tidak boleh ragu untuk bertindak menegakkan hukum,”

“Selain itu, lakukan tindakan tegas terhadap tindak kejahatan lainnya,” tegas Irjen Pol Daniel saat memimpin pelaksanaan apel pagi di halaman Mapolda Bali yang diikuti Wakapolda Bali, Pejabat Utama (PJU) Polda Bali dan personel Polda Bali, pada Senin (5/5). 

“Kami sebagai anggota Polri dibentuk untuk melindungi, mengayoman, dan melayani masyarakat,” sambungnya.

Di sisi lain, Ketua MDA Kota Denpasar, AA Ketut Sudiana, turut menegaskan bahwa Bali tidak memerlukan kehadiran organisasi lain untuk urusan keamanan.

Ia menilai keberadaan pecalang dan sistem Sipandu Beradat sudah cukup dalam menjaga ketertiban sesuai nilai-nilai lokal.

“Bali punya kultur yang kuat. Pecalang sudah cukup sebagai otoritas adat dalam pengamanan. Kita tidak butuh organisasi lain, apalagi yang bertindak preman,” ujar Sudiana.

Kapolresta Denpasar, Kombes Pol. Mohammad Iqbal Simatupang juga menyampaikan komitmen pihaknya untuk bersinergi dalam menjaga kamtibmas.

Ia menegaskan bahwa Polri akan bersikap tegas terhadap segala bentuk premanisme.

“Polri tidak akan mentoleransi aksi premanisme dalam bentuk apa pun,” ujarnya

Dikonfirmasi terpisah, Joseph Nahak selaku Ketua di DPD Grib Jaya Bali mengatakan belum dapat memberikan tanggapan mengenai penolakan dari tokoh masyarakat dan juga pejabat di Bali.

“Mohon izin tyang sampaikan untuk sementara kita belum ada tanggapan kita tunggu pada saat yang tepat tyang undang rekan-rekan kita jumpa. Terima kasih,” ucap, Joseph singkat. (*)