Upaya Pencegahan TPPO, Dirjen Imigrasi Segera Lakukan Penempatan Atase di Kamboja

TRIBUN-BALI.COM, MANGUPURA - Setelah melakukan kunjungan tahun lalu dan disepakati kerja sama sejumlah poin antara Imigrasi Indonesia dengan Imigrasi Kamboja, kali ini Imigrasi Kamboja beserta jajaran melakukan kunjungan balasan ke Indonesia.

Di mana pertemuan antara Imigrasi Indonesia dan Imigrasi Kamboja ini dilakukan di Bali pada hari ini, Senin 19 Mei 2025, dan dihadiri langsung oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan RI, Agus Andrianto.

Turut hadir mendampingi Menteri Imipas yakni Plt. Direktur Jenderal Imigrasi Yuldi Yusman.

Sementara itu, perwakilan Imigrasi Kamboja diwakili oleh Lt. Gen. Sok Veasna selaku The Director General of Immigration atau Dirjen Imigrasi Kamboja didampingi sejumlah pejabat utama Imigrasi Kamboja lainnya.

Baca juga: Mabuk, Pavel Diamankan Petugas Imigrasi Singaraja, Ternyata Overstay dan Tidak Mampu Bayar Denda

Pertemuan bilateral tertutup tersebut berlangsung di The Mulia Resort Nusa Dua, Bali.

“Kita ini sudah pertemuan yang kedua, jadi pertemuan kedua ini diperbaharui bukan tidak ada kerja sama tetapi dari pertemuan yang pertama ada beberapa hal-hal yang perlu kita lengkapi. Saat inilah kemudian penguatan dan melengkapi dari pertemuan yang pertama di Kamboja. Pertemuan pertama kita ke Kamboja dan sekarang mereka yang datang kesini,” kata Plt. Dirjen Imigrasi Yuldi Yusman, Senin 19 Mei 2025.

Ia menambahkan, sejumlah poin baru disepakati pada pertemuan bilateral kali ini khususnya terkait isu-isu terkini antara Indonesia dan Kamboja tentang imigran.

Jadi hari ini, membahas yang pertama terkait isu-isu mengenai imigran ataupun pekerja-pekerja Indonesia di Kamboja. 

Kemudian ada capacity building ataupun peningkatan kerja sama untuk capacity building, selain itu juga ada rencana untuk penempatan atase di Kamboja. 

“Beberapa poin itu tadi dibahas. Ada beberapa langkah yang sudah kita lakukan dalam upaya pencegahan TPPO ke Kamboja, yang pertama mencegah keberangkatan WNI ke Kamboja dengan melarang untuk berangkat ataupun membatalkan keberangkatannya,” jelas Yuldi. 

Selain itu, pihaknya di Imigrasi juga telah membatalkan penerbitan paspor yang terindikasi akan melakukan kegiatan di Kamboja yang tentunya kegiatan ilegal. 

Dan mereka juga sudah membangun desa binaan, jadi desa binaan itu adalah tempat-tempat di mana banyak warga Indonesia yang akan melaksanakan ataupun akan menjadi tenaga kerja di luar negeri. 

“Dengan membuat desa binaan tersebut kita memberikan pemahaman kepada mereka, kemudian memberikan bekap ataupun pelatihan-pelatihan sehingga pada saat mereka berangkat itu sudah dibekali dengan kemampuan dan ilmu yang bermanfaat untuk di negara tujuan mereka,” ungkap Yuldi.

Lebih lanjut disampaikan Plt. Dirjen Imigrasi Yuldi Yusman, bahwa sebenarnya imigran yang berangkat ke Kamboja tidak semuanya melakukan kegiatan yang ilegal, jadi banyak juga tenaga kerja yang bekerja betul-betul di tempat yang legal. 

Karena ada sedikit perbedaan antara Indonesia dengan Kamboja, di mana Indonesia banyak sekali yang berangkat ke Kamboja itu kemudian bekerja di tempat yang menurut Indonesia tidak diperbolehkan. 

Seperti contoh di tempat-tempat judi online yang terindikasi bekerja di sana, sementara di Indonesia kan tidak diperbolehkan. 

Jadi dengan adanya kerja sama ini diharapkan kita bisa meningkatkan warning terhadap WNI yang ke sana, sehingga dengan adanya kerja sama ini kita bisa menahan untuk ada penanganan yang lebih baik ke depannya. 

“Karena banyak sekali warga kita juga yang berangkat ke sana kerja di sana. Dengan adanya kerja sama ini kita harapkan bisa menahan pengiriman tenaga kerja tersebut,” harap Yuldi.

Mengenai penempatan atase di Kamboja kapan akan terealisasi, Yuldi berharap dapat secepatnya atase di sana namun kembali lagi semuanya butuh proses.

“Kita maunya cepat. Mereka akan lapor Menteri nya dulu karena Direktur Jenderal Imigrasi Kamboja itu di bawah Kementerian Dalam Negeri. Kalau kita kan di bawah Kementerian Imipas. Jadi mereka lapor dulu pulang harapannya as soon possible harapannya karena itu membuka ruang jabatan juga buat kita,” paparnya.

Sudah banyak kasus WNI kena TPPO di Kamboja tetapi kenapa masih banyak warga yang berangkat ke sana?

Plt. Dirjen Imigrasi Yuldi menyampaikan, bahwa pihaknya tidak dapat melarang orang untuk bekerja, tetapi karena iming-iming bekerja di luar negeri khususnya di Kamboja itu gajinya cukup besar dibandingkan dengan di Indonesia.

Ketika dia berangkat ke Kamboja seperti tadi disampaikan oleh Dirjen Imigrasi dari Kamboja bahwa mereka tidak ada penerbangan langsung ke Kamboja, sehingga mereka yang berangkat untuk bekerja di Kamboja itu ada yang berangkat ke Thailand, Filipina dan Malaysia dulu.

Sehingga mereka tidak bisa mendeteksi sebenarnya mau kemana, ternyata mereka ujung-ujungnya ke Kamboja, dan di sana ternyata mereka kerjanya di tempat-tempat yang menurut Imigrasi ilegal.

Contoh seperti kerja di tempat-tempat operatornya judi online dan lain sebagainya.

“Dengan yang mereka lakukan (melakukan penerbangan tidak langsung ke Kamboja) kita tidak bisa mendeteksi awal karena kita tidak tahu ternyata tujuan akhirnya ke Kamboja. Karena tiket pesawatnya mereka tujuannya Thailand, Filipina dan Malaysia tetapi mereka masuk ke sananya (Kamboja) ada yang melalui jalur darat seperti dari Thailand ke Kamboja bisa lewat darat,” tutur Plt. Dirjen Imigrasi Yuldi Yusman.(*)

Kumpulan Artikel Bali