PENGGUNA QRIS di Bali Tembus 1 Juta Lebih, Deputi Gubernur BI Sebut Hingga April 2025 Tembus Rp3,7M

TRIBUN-BALI.COM  – Dalam mendukung kolaborasi dan akselerasi ekonomi di Bali, digitalisasi sistem pembayaran menjadi instrumen yang sangat krusial.

Hal ini terlihat dari bagaimana QR Code Indonesian Standard (QRIS) terus tumbuh secara signifikan baik dari sisi volume transaksi dan nominalnya. 

Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), Filianingsih Hendarta menyebutkan hingga April 2025 transaksi QRIS capai Rp 3,7 miliar transaksi dan menjangkau 56,5 juta pengguna serta 38,7 juta pedagang merchant di seluruh Indonesia dan 92,5 persen dari pedagang yang jumlahnya 38,7 juta adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). 

“Dan bagaimana di Bali? Khusus di Bali QRIS telah digunakan oleh lebih dari 1 juta pengguna dan 974 ribu merchant atau pedagang. Volume transaksi QRIS hingga 2025 mencapai 39 juta transaksi dengan nominal mencapai hampir Rp 6 triliun,” jelas Filia dalam acara Bali Jagadhita 2025, kemarin. 

Baca juga: INVESTASI di Bali Selatan Capai 87 Persen, BI Soroti Sektor Investasi Dominan di Sarbagita

Baca juga: 100 Hari kepemimpinan Bupati I Wayan Adi Arnawa dan Wabup Bagus Alit Sucipta

Lebih lanjut ia mengatakan, tidak hanya didomestik QRIS antarnegara telah menjangkau Malaysia, Thailand dan Singapura. Transaksi QRIS lintas negara (cross border) terus menunjukkan tren pertumbuhan yang signifikan di perbankan nasional. 

Sejak diluncurkan pada 2019, QRIS terus mengalami bertumbuhan. Hingga Maret 2025, sebanyak 38,10 juta merchant telah melayani pembayaran QRIS, dengan pengguna sebanyak 56,28 juta dan volume transaksi hingga 2,62 miliar. Pertumbuhan ini diperkirakan akan semakin menggeliat seiring rencana ekspansi layanan QRIS ke Jepang dan China.

Filia mengungkapkan bahwa transaksi QRIS di Jepang dan China akan mulai dapat dilakukan pada 17 Agustus 2025. Proses pengembangan saat ini telah memasuki tahap uji coba (sandbox), setelah melalui serangkaian tahapan teknis bersama otoritas sistem pembayaran Jepang sejak pertengahan Mei 2025.

Ia pun memberikan catatan pada Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Bali bisa memberikan edukasi dan informasi kepada para merchant bahwa wisatawan mancanegara (wisman) dari Malaysia, Thailand dan Singapura bisa menggunakan QR untuk berbelanja di Bali pakai QRIS karena sudah terkoneksi. 

“Kita akan terhubung dengan QR Jepang, Korea Selatan, India dan Tiongkok dan semoga Arab Saudi segera menyusul. Inisiatif ini tidak hanya meningkatkan konektivitas antarnegara tetapi juga menstimulasi pertumbuhan dagangan retail dan pariwisata umumnya UMKM padat,” kata dia. 

Sementara itu, sejumlah bank mencatatkan lonjakan transaksi QRIS lintas negara yang signifikan. PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) misalnya, mencatat pertumbuhan frekuensi transaksi sebesar 117 persen secara tahunan (YoY). Sementara dari sisi nilai, transaksi mencapai Rp99 miliar, melonjak 135% YoY dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

“Negara yang saat ini mengakomodasi transaksi QRIS meliputi kawasan Asia Tenggara, yakni Malaysia, Thailand, dan Singapura,” ujar EVP Corporate Communication and Social Responsibility BCA, Hera F. Haryn seperti dilansir kontan.co.id.

Untuk mendukung pertumbuhan transaksi, BCA juga telah menyesuaikan batas maksimal harian untuk pembayaran QRIS gabungan menjadi Rp25 juta, yang sebelumnya mengikuti limit harian kartu debit. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) juga mencatatkan pertumbuhan tajam dalam layanan QRIS lintas negara.

SVP Digital Retail Banking Bank Mandiri, Yanto Masyap, mengatakan total frekuensi dan volume transaksi tumbuh 3,8 kali lipat dibandingkan tahun lalu. Namun, ia tidak merinci angka pastinya.

Dari sisi jumlah pengguna, pertumbuhan mencapai 235% YoY, didorong oleh kemudahan akses melalui super app Livin’ by Mandiri dan bertambahnya cakupan negara mitra. “Untuk ekspansi ke Jepang dan China, saat ini masih dalam tahap finalisasi integrasi oleh regulator dan pelaku industri terkait,” ujar Yanto.

Saat ini, layanan QRIS lintas negara Bank Mandiri baru mencakup Malaysia, Thailand, dan Singapura. Yanto menegaskan, perluasan layanan lintas negara tidaklah mudah. Harmonisasi standar teknis dengan sistem pembayaran di masing-masing negara serta penyesuaian terhadap regulasi lokal menjadi tantangan tersendiri.