Pinjaman untuk Infrastruktur di Badung Timbulkan Pertanyaan, Adi Arnawa Buka Suara

Pinjaman untuk Infrastruktur di Badung Timbulkan Pertanyaan, Adi Arnawa Buka Suara

TRIBUN-BALI.COM, BADUNG - Banyak masyarakat di Kabupaten Badung bertanya-tanya terkait rencana Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa meminjam uang untuk pembenahan infrastuktur di Badung.

Bupati Badung I Wayan Adi Adi Arnawa mengakui jika peminjaman dana untuk infrastuktur di Badung bukan tanpa alasan.

Pihaknya mengaku jika Badung tidak berani melakukan peminjaman, maka perbaikan infrastuktur tidak akan bisa dilaksanakan.

Baca juga: CUKUP Akses Aplikasi Nak Badung Sehat, Warga Digigit HPR Bisa Diberikan Penanganan Cepat & Tepat

"Memang kita akui Pendapatan Asli Daerah (PAD) Badung tinggi, namun kebutuhan Badung juga tinggi. Jika kami menunggu dari PAD sudah pasti tidak bisa," ujarnya saat memaparkan 100 hari kerja pada Senin, 2 Juni 2025.

Pihaknya mengaku, jika ditunda atau hanya mengandalkan PAD, tentu nilai evaluasi tanah ini akan meningkat.

Diakui sebelumnya saat melakukan pembebasan lahan di wilayah Sawangan Kuta Selatan pada beberapa tahun lalu, harga tanah berkisar Rp300 Juta.

Baca juga: Kini Warga Badung yang Digigit Hewan Rabies, Bisa Diberikan Penanganan dengan Cepat, Begini Caranya!

Namun kini harga tanah sudah mencapai Rp1 Miliar.

"Jadi ini kita coba prioritaskan. Sehingga harus dilakukan peminjaman uang untuk infrastuktur. Kebetulan saat ini perbaikan infrastuktur memang sangat dibutuhkan untuk menunjang pariwisata," jelasnya didampingi Wakil Bupati Badung Bagus Alit Sucipta dan Sekda Badung IB Surya Suamba.

Hal itu kata Adi Arnawa menjadi alasan mengapa Badung harus melakukan pinjaman modal dalam hal infrastuktur.

Baca juga: Dua Pelaku Pencurian Spesialis Kos-Kosan di Badung Diamankan, Didor karena Berusaha Melarikan Diri

 Diakui ada beberapa wilayah di Badung yang mengalami macet, terutama di Kuta Selatan.

"Sampai saat ini kita masih menjagjagi perbankan, termasuk kita juga koordinasi dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) di bawah kementrian keuangan," bebernya.

Kendati demikian yang paling cepat bisa dilakukan dengan meminjam di Bank Pembangunan Daerah Bali (BPD) Bali.

Sehingga semua rencana bisa cepat dilaksanakan.

Baca juga: 4 Pelaku Pencurian Mesin Molen di Proyek Jalan Babakan Badung Bali Diringkus Polisi

"Walaupun ini cukup berat, tapi tetap akan kami laksanakan. Sebenarnya kami tidak ingin membangun infrastuktur dengan berutang, tapi mau tidak mau hal ini harus kita lakukan," tegasnya.

"Kalau tidak meminjam, tidak mungkin dong uang di APBD saya habiskan untuk infrastuktur karena ada belanja pegawai, terkait dengan SDM dan yang lainnya," tambahnya.

"Kalau kita menunggu-menunggu tidak akan mungkin. Satu yang harus diingat, harga tanah tidak pernah turun, ini yang berat nantinya. Kalau ada misalkan yang jual murah atau tanahnya digratiskan, kita pasti tidak berutang untuk pembangunan," sambungnya.

Sebelumnya Adi Arnawa mengaku, pinjam uang dilakukan lantaran kebutuhan untuk infrastruktur di Badung mendekati Rp 10 triliun.

Namun untuk pinjaman yang akan dilakukan sekitar Rp2,8 Triliun sampai Rp3 Triliun. 

"Kalau mau jujur mendekati Rp 10 triliun. Tapi ini tidak mungkin kami lakukan, untuk itu harus kami lakukan secepatnya karena kami mengejar agar harga tanah tidak naik," terang Bupati asal Pecatu, Kuta Selatan itu.

Disinggung terkait pengembaliannya, Bupati asal Pecatu mengaku, akan dilakukan dengan Pendapatan Asli Daerah.

Kemudian ada juga kemungkinan membayar pinjaman melalui deviden di BPD Bali.

"Rencana kami akan tambah penyertaan modal setiap tahun untuk mengejar Rp 1,8 Triliun. Seiring dengan menambah penyertaan modal di BPD Bali tentu deviden akan naik dan itu bisa kita arahkan untuk membayarkan utang," imbuhnya. (*)

Berita lainnya di Pemkab Badung