TARGET Pendapatan Daerah Gianyar Rp3 Triliun Realisasi Rp2,9 Triliun, Simak Penjelasan Mahayastra

TRIBUN-BALI.COM - Empat fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gianyar menyampaikan Pemandangan Umum (PU) terkait Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2024, Selasa (17/6). 

Dalam APBD Tahun 2024, Pendapatan Daerah yang direncanakan sebesar Rp 3,06 triliun terealisasi sebesar Rp 2,975 triliun atau 97,24 persen. Sementara itu, Belanja Daerah yang direncanakan sebesar Rp 2,944 triliun terealisasi sebesar Rp 2,541 triliun atau 86,31 persen.

Fraksi PDI Perjuangan, Golkar, Demokrat Bersatu, dan Gerindra menyampaikan pandangan mereka terkait laporan pertanggungjawaban APBD 2024. Fraksi PDI Perjuangan menyatakan bahwa penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024 telah mempertimbangkan potensi yang dimiliki serta kondisi dinamis yang berkembang. 

Baca juga: AUDIT 60 LPD di Badung Sudah Dilakukan, Sisanya Dilanjutkan Tahun Ini, Harapan Tunjang Ekonomi

Baca juga: NEKAT Selundupkan Sabu di Pisang Goreng, Pasangan Kekasih Terancam Hukuman Seumur Hidup di Buleleng!

"Fraksi PDI Perjuangan dapat menerima materi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2024 untuk dilanjutkan pembahasannya sesuai dengan tahapan yang telah disepakati dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku," ungkap Luh Suciningsih dari Fraksi PDI Perjuangan.

Sementara itu, Fraksi Gerindra mendorong Pemerintah Daerah untuk terus menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan pendekatan berbasis digital, akurat, dan adil. "Sumber-sumber PAD yang belum tergarap secara optimal, seperti retribusi pariwisata, pajak hiburan, serta pengelolaan aset daerah, perlu ditata secara profesional dan transparan," harap Ida Bagus Gde Suryawan dari Fraksi Gerindra.

Fraksi Golongan Karya yang dibacakan Gusti Nyoman Sena juga menerima materi persidangan seperti yang disampaikan Bupati Mahayastra saat penyampaian pengantar Ranperda Laporan Pertanggungjawaban APBD Tahun 2024.

Begitupula dengan fraksi Demokrat bersatu, yang menerima materi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2024 untuk dilanjutkan pembahasannya sesuai dengan tahapan yang telah disepakati dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Keempat fraksi DPRD Kabupaten Gianyar mengucapkan selamat kepada Pemkab Gianyar karena telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk tahun anggaran 2024, yang merupakan tahun ke-11 secara berturut-turut. Opini ini diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Bali. (weg) 

Kembali Raih WTP dari BPK

Sebelumnya, Bupati Gianyar, I Made Mahayastra, menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2024 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gianyar, Senin (16/6). 

Dalam laporannya, Mahayastra menyebutkan bahwa Pendapatan Daerah yang direncanakan sebesar Rp 3,060 triliun, terealisasi sebesar Rp 2,975 triliun atau 97,24 persen.

"Belanja Daerah yang terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer dalam Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp 2,944 triliun, terealisasi sebesar Rp 2,541 triliun atau 86,31 persen," ujar Mahayastra.

Mahayastra juga menjelaskan bahwa realisasi penerimaan Pendapatan Daerah Tahun anggaran 2024 lebih tinggi sebesar Rp 85,547 miliar dari yang direncanakan. Peningkatan ini disebabkan oleh optimalnya pendataan potensi wajib pajak baru yang menyebabkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat.

Nilai Surplus/Defisit ditambah dengan Pembiayaan Netto menghasilkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) Tahun 2024 sebesar Rp 324,494 miliar. Berdasarkan Neraca Tahun Anggaran 2024, Mahayastra menjelaskan bahwa jumlah aset sebesar Rp 4,473 triliun yang terdiri atas aset lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap dan Aset Lainnya.

Pemerintah Kabupaten Gianyar dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2024 kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Bali. (weg)