Terkait Pengelolaan APBD 2024, Made Sunarta Beri Apresiasi Jajaran Pemerintah Badung

TRIBUN-BALI.COM, MANGUPURA – Wakil Ketua III DPRD Badung, I Made Sunarta menyebut pengelolaan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) Badung tahun 2024 telah dikelola dengan baik oleh pemerintah Kabupaten Badung. Untuk itu, pihaknya memberikan apresiasi kepada pemerintah setempat.

“Ini luar biasa APBD Badung 2024, apresiasi kami kepada pemerintah, dalam pemeriksaan BPK tahun 2024 itu mendapat WTP. Selamat kepada Pemerintah Badung telah melakukan pengelolaan APBD dengan Baik dan transparan, terbuka serta akuntabel sehingga meriah  WTP yang ke 13 kali dan 11 kali berturut turut. Sekali lagi selamat,” kata Sunarta, ditemui usai rapat paripurna DPRD Badung Kamis 3 Juli 2025,

Diakui pada tahun 2024 pendapatan Badung terealisasi sebesar 8,620 T, dari target 11,335 T lebih, termasuk realisasi pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp7,506 T lebih dari target 10,232 T lebih. Sementara realisasi belanja sebesar Rp8,982 T lebih dari target Rp12,095 T.

Baca juga: Bupati Adi Arnawa Sampaikan Penjelasan Raperda Pertanggungjawaban APBD 2024  

Baca juga: MINTA Bali Dapat Insentif Bangun Infrastruktur, Sumbang Hampir Setengah Devisa Pariwisata Nasional

“Ini cukup besar (pendapatan dan belanja-red) meskipun tidak 100 persen,” ujar Sunarta yang juga Bendesa Adat Abianbase.

Meskipun realisasi pendapatan yang tidak tercapai sesuai target, Sunarta juga memberikan apresiasi pada tahun anggaran 2024 tidak sampai menyisakan hutang. Yang terjadi justru pemerintah mampu menghadirkan sisa lebih pembiayaan anggaran atau Silpa sebesar Rp381 miliar lebih.

Jadi tidak defisit, ada pengelolaan APBD oleh pemerintah kabupaten Badung yang sangat baik. Walaupun pendapatan tidak mencapai 100 persen, namun pengelolaan baik, sehingga pengeluaran APBD tidak mencapai 100 persen

Meski begitu program prioritas yang sifatnya wajib tetap terlaksana dengan baik hanya saja program yang sifatnya tidak wajib tidak diprioritaskan untuk direalisasikan.

“Tidak tercapainya pendapatan sehingga beberapa hibah tidak dilaksanakan, yang wajib seperti pendidikan dan juga operasinal gaji pegawai itu tetap berjalan," tungkasnya. (*)