BUNTUT Jebol Jalan Bajera, Terminal Kargo Gilimanuk Mulai Dipadati Kendaraan Besar, DPRD Minta Ini

TRIBUN-BALI.COM  - Kendaraan truk kapasitas besar untuk sementara mulai ‘dikantongkan’ di kawasan Terminal Kargo Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Rabu (9/7).

Adalah dampak dari akses jalur utama Jalan Raya Denpasar-Gilimanuk yang jebol di depan Pasar Bajera, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan. 

Kapolsek Kawasan Pelabuhan Gilimanuk, Kompol Arya Agung Arjana Putra mengatakan, pihaknya melalui personel Unit Lalu Lintas sudah memberikan imbauan kepada pengendara roda empat yang hendak ke Denpasar untuk mencari jalur alternatif. 

Untuk kendaraan besar seperti truk tronton dan sejenisnya diimbau agar melakukan pemindahan barang bawaannya ke kendaraan yang lebih kecil guna mengantisipasi hal yang tak diinginkan terjadi.

“Transfer muatan ini penting untuk mengantisipasi hal tak diinginkan ketika melintas di jalur Gitgit maupun tanjakan di wilayah Bedugul,” ungkap Kompol Arya saat dikonfirmasi, Rabu (9/7).

Baca juga: BOBOL Brankas Timezone Level 21 Mall Denpasar, Pelaku Bawa Kabur Uang Rp 127 Juta

Baca juga: KISAH Tragis Nengah Tewas Saat Menumbuk Bumbu, 4 Orang Meninggal Insiden Truk Rem Blong di Bangli

Sejak kemarin, kata dia, kendaraan besar yang mengangkut muatan tidak urgent (bukan bahan pokok) diarahkan parkir sementara di kantong parkir yang disediakan seperti areal Terminal Kargo Gilimanuk serta Kantor Jembatan Timbang Cekik Gilimanuk.

Sebab, proses perbaikan jalan jebol di Tabanan diprediksi bakal memakan waktu hingga 2-3 minggu ke depan. Pihaknya juga sudah mengimbau kepada para sopir untuk menunda pengiriman barang yang bersifat kurang urgent. 

“Bila muatan urgent agar melakukan langsir atau transfer muatan ke kendaraan yang lebih kecil atau kendaraan yang memungkinkan melewati jalur alternatif dengan aman dan lancer,” tandasnya. 

Sementara itu, Anggota Komisi III DPRD Provinsi Bali, I Made Rai Warsa tanggapi jebolnya jalan nasional jalur Denpasar-Gilimanuk.

Rai Warsa meminta agar perbaikan jalan tersebut dipercepat. Mengingat, jalur tersebut merupakan jalur utama dan sangat vital bagi mobilitas kendaraan barang atau jasa. Sehingga, pengerjaannya harus dipercepat. 

“Itu jalan nasional, tetapi bagaimanapun itu ada di Bali. Kita selaku dewan tetap mendorong, karena itu jalur utama. Harus cepatnya itu diperbaiki dengan cara apa pun,” jelas Rai Warsa pada, Kamis (10/7). 

Ia menilai, dampak dari jebolnya jalan itu terasa cukup luas. Selain membuat arus kendaraan terganggu, kendaraan-kendaraan berat atau beroda enam ke atas seperti bus, truk dan tronton kini dialihkan melalui jalur utara via Kabupaten Buleleng. Sedangkan, kendaraan roda empat dan roda dua dialihkan melewati jalur selatan Polsek Selemadeg. 

Menurut Rai Warsa, hal ini menimbulkan kekhawatiran baru karena daya dukung jalan alternatif tersebut tidak sama dengan jalur utama.

“Jalur lain itu kekuatan jalannya tidak sama, pasti lebih rendah. Kalau dilewati tronton atau angkutan berat, ya pasti mereka berpikir-pikir. Malah saya dengar-dengar, ada yang menunda keberangkatannya karena takut lewat jalan itu, nanti nyungsep di sana, bisa itu terjadi,” imbuhnya.

Karena itu, ia mengusulkan agar arus kendaraan berat diatur agar tidak memicu kerusakan lebih parah di jalur alternatif maupun jalur utama yang sudah diperbaiki.

Salah satu caranya dengan memberlakukan sistem jadwal bagi kendaraan berat. Lebih jauh, ia juga menekankan selain memperbaiki aspal jalan, perbaikan juga harus menyentuh sistem drainase agar kerusakan tidak cepat terulang.

“Jalan bagus, kalau drainase nggak bagus, seberapa lama bertahan jalan itu. Walaupun aspalnya bagus, tapi kalau terus dihilir air, itu pasti akan hancur juga,” kata dia.

BBM Langka di SPBU 

Warga di Kabupaten Jembrana mulai kesulitan mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) di SPBU, Kamis (10/7). Kesulitan ini disebutkan karena dampak dari keterlambatan pasokan menuju Jembrana dampak dari jalan nasional jebol.  

Menurut pantauan Tribun Bali, dari 4 SPBU yang ada di sepanjang jalur nasional wilayah Kecamatan Mendoyo, Jembrana dan Negara, dua lokasi masih terjadi antrean panjang.

Bahkan, antrean hampir sempat terjadi hingga ke jalan nasional. Sementara dua lokasi lainnya justru kehabisan BBM. “Habis,” kata seorang petugas SPBU sembari melambaikan tangan menandakan BBM sedang kosong, Kamis (10/7). 

Sementara itu, salah satu warga rela antre untuk mendapat BBM di SPBU. Ia membeli BBM setiap 3 hari sekali senilai Rp 30-40 ribu. “Ya, terpaksa harus antre,” katanya.

Ia mengakui tumben hingga mengantre sepanjang ini. Beberapa warga lainnya terpaksa berbalik arah ketika melihat antrean maupun tak memperoleh BBM karena habis.

Mereka kemudian beralih dan membeli BBM eceran yang diwadahi dengan botol kaca. “Dari pagi banyak yang beli (BBM eceran), mungkin karena di SPBU habis,” sebut salah satu pedagang.

Terpisah, Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Jembrana, I Komang Agus Adinata mengakui, kondisi kesulitan mendapatkan BBM ini terjadi karena salah satu dampak jalan jebol di Tabanan.

Namun begitu, pihaknya telah menerima informasi dari Pertamina bahwa distribusi BBM ke Jembrana sementara melewati jalur alternatif yakni lewat utara. “Lewat jalur Singaraja,” kata Agus Adinata.

Dia mengungkapkan, dengan peralihan jalur tersebut, tentunya distribusi bakal berdampak. Karena ada keterlambatan waktu perjalanan mengingat harus memutar ke arah utara kemudian ke barat.

“Informasinya terlambat 4 jam dalam perjalanan. Tetapi kami bakal terus memantau situasi dan perkembangannya. Ini untuk menyampaikan atau berkoordinasi dengan pihak Pertamina,” tandasnya. 

Di sisi lain, Rai Warsa menyebut Komisi III DPRD Bali sudah berkoordinasi dengan Balai Jalan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terkait kondisi infrastruktur di Bali.

Koordinasi tersebut, penting untuk menekan terulangnya kejadian serupa, mengingat kondisi cuaca ekstrem dapat mempercepat kerusakan jalan.

“Dengan Balai Jalan, kita sudah koordinasi. Dan kebetulan Balai Jalan itu untuk Bali kantornya di Surabaya. Kita sudah membahas bersama melihat jalan-jalan nasional, seperti banyak jalan nasional yang rusak itu kita sudah koordinasikan,” ujarnya.

Disinggung kesiapan anggaran untuk perbaikan dan perawatan jalan di Bali selama ini, politisi PDI Perjuangan (PDIP) ini mengakui alokasi yang dianggarkan tergolong kecil.

Untuk itu, dalam pembahasan APBD Perubahan 2025 yang sedang dibahas ini, pihaknya akan menyampaikan usulan agar anggaran infrastruktur terkhusus untuk jalan dan perawatan jalan di Bali agar ditingkatkan.

Terkait hal ini, Koordinator pembahas Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bali Tahun 2024, Gede Kusuma Putra mengatakan mendorong agar anggaran untuk pemeliharaan dan perbaikan jalan di Bali ditingkatkan.

Mengingat curah hujan yang cukup berkepanjangan saat ini kemarau (basah) tentu berdampak kepada meningkatnya kerusakan jalan-jalan yang ada. Apalagi, sangat banyak keluhan masyarakat tentang jalan rusak di Bali. “Kami Dewan mendorong supaya anggaran untuk pemeliharaan dan perbaikan jalan ditingkatkan,” kata dia. (mpa/sar)