Pembongkaran Bangunan di Pantai Bingin
Giri Prasta Akui Tak Tahu Ada Bangunan Ilegal di Pantai Bingin Saat Jadi Bupati Badung
Eksekusi pembongkaran bangunan di Pantai Bingin, dilakukan pada Senin 21 Juli 2025. Pada pembongkaran tersebut turut hadir Gubernur Bali
Penulis: Ni Luh Putu Wahyuni Sari | Editor: Ida Ayu Suryantini Putri
Giri Prasta Akui Tak Tahu Ada Bangunan Ilegal di Pantai Bingin Saat Jadi Bupati Badung
TRIBUN-BALI.COM, BADUNG — Eksekusi pembongkaran bangunan di Pantai Bingin, dilakukan pada Senin 21 Juli 2025.
Pada pembongkaran tersebut turut hadir Gubernur Bali, I Wayan Koster, secara simbolis membongkar salah satu bangunan akomodasi penginapan di Pantai Bingin.
Didampingi Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, Sekda Badung, Kasat Pol PP Bali dan Badung serta sejumlah pejabat lainnya, Gubernur Koster membongkar salah satu pintu masuk akses penginapan yang bernama Morabito Art Cliff.
Koster berkata bahwa terdapat 48 bangunan yang dieksekusi.
“Ada 48 bangunan, ada vila ilegal semuanya ilegal orang tidak ada pakai izin. Pemiliknya bule? masih ditelusuri,” ungkap Koster.
Namun ada yang menjadi perhatian publik sebab mengapa baru sekarang bangunan di Pantai Bingin dilakukan pembongkaran.
Baca juga: BREAKING NEWS: Koster Pimpin Pembongkaran Bangunan Ilegal di Pantai Bingin Bali, Lahan Milik Pemda
Sedangkan bangunan tersebut sudah berdiri sejak Wakil Gubernur, Nyoman Giri Prasta masih menjabat sebagai Bupati Badung.
Menanggapi hal tersebut, Giri mengatakan banyak sekali pembangunan yang tidak diketahui.
“Kalau persoalan pembangunan itu, banyak sekali pembangunan yang tidak kita ketahui, bahkan sekarang dalam hitungan sebulan saja sudah bisa membangun."
"Jadi kita punya tim kalaupun pada saat jadi Bupati, itu misalkan pasti sudah ada peringatan,” ungkap, Giri pada saat ditemui usai Rapat Paripurna DPRD Bali, Senin 21 Juli 2025.
Menurutnya pembongkaran bangunan di Pantai Bingin penting untuk dilakukan sebab peringatan sebelumnya tak diindahkan.
“Kalaupun peringatan itu tidak diindahkan, ya wajib dong harus dilakukan (pembongkaran)."
"Komunikasi, investasi, tokoh masyarakat dan pemerintah itu sangat penting, karena dengan komunikasi yang baik sehingga jika ada urusan di wilayah itu ada solusinya,” tutupnya.
Dipantau Gubernur Bali
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.