DEAL Megawati - Prabowo Sebelum Kongres PDIP di Bali? Tom Lembong Dapat Abolisi, Hasto Dapat Amnesti

TRIBUN-BALI.COM - Kabar menarik datang dari kancah politik Indonesia. Usai PDIP secara mendadak mengadakan kongres di Bali, usai mengadakan Bimtek PDIP di The Meru Denpasar. 

Awalnya tidak ada satupun politikus PDIP, yang mengaku bahwa usai Bimtek akan dilanjutkan dengan kongres. Mereka semua berdalih tidak tahu dan tidak ada arahan.

Namun kabar kongres sudah sangat tercium, karena ribuan kader berada di Bali, baik yang duduk di kursi dewan maupun eksekutif. Tentu saja hal ini bukan hanya Bimtek PDIP semata. 

Dan tentu saja seperti dugaan semua orang, Kongres PDIP benar diadakan di BNDCC Nusa Dua, 1 Agustus 2025 dengan menetapkan Megawati Soekarnoputri kembali menjadi Ketum PDI Perjuangan. 

Baca juga: KONGRES PDIP di Bali, Megawati Kembali Terpilih Jadi Ketum Berbarengan dengan Amnesti Hasto!

Baca juga: TEGAS Pesan Megawati di Bali, Solid dan Jangan Main Uang, ke Kader PDI Perjuangan Saat Bimtek PDIP

Deal Prabowo - Mengawati 

Uniknya, ada kabar mengatakan bahwa Prabowo dan Megawati sudah deal undertable sehingga PDIP tampak kini berbalik mendukung pemerintah. 

Terbukti dengan pemberian amnesti pada Hasto dan abolisi pada Tom Lembong. Sebelum itu, Prabowo dan Megawati sempat memanas, karena adanya penahanan Hasto. 

Sampai putri Soekarno itu, menahan pada bupati dan gubernur dari kader PDIP agar tidak ikut retret. Namun belakangan mereka ikut retret gelombang kedua. Seperti para pemimpin di Bali. 

Selama ini, Prabowo juga dicap sebagai perpanjangan tangan Jokowi, khususnya setelah sang anak sulung Gibran menjadi wakil presidennya.

Namun ternyata, adanya deal terkait Hasto ini tidak diketahui oleh Jokowi. Dari kutipan Tribunnews, tersiar kabar tersebut. 

Presiden Prabowo Subianto memberikan amnesti ke Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, dan membuat ia bisa lepas dari jerat jeruji besi. Mantan Presiden Jokowi mengakui tak ada pembicaraan dengan dirinya sebelumnya.

"Tidak ada (pembicaraan dengan Jokowi),” ungkapnya saat ditemui di kediamannya, Jumat (1/8/2025). Termasuk pertemuan terakhirnya dengan Prabowo di Bakmi Jowo Bu Citro, Minggu (20/7/2025) malam.

Saat itu pembicaraan hanya seputar Kongres PSI yang baru saja selesai dilalui. "Pembicaraannya soal PSI kemarin,” jelasnya.

Menurutnya, ini adalah murni hak prerogatif presiden yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945. Ia pun menghormati keputusan ini.

"Sama itu adalah hak prerogatif itu adalah hak istimewa presiden yang diberikan Undang-Undang Dasar kita dan kita menghormati,” jelasnya.