Hasto Akan Terbang ke Bali Hadiri Kongres PDIP Pasca Bebas, Dipilih Kembali Jadi Sekjen?

TRIBUN-BALI.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, dinyatakan bebas pasca amnesti yang diberikan Presiden Prabowo.

Amnesti  adalah pengampunan atau penghapusan hukuman seseorang atau sekelompok orang yang melakukan tindak pidana.

Amnesti merupakan hak prerogatif presiden atau hak istimewa yang dimiliki kepala negara mengenai hukum dan undang-undang di luar kekuatan badan-badan perwakilan.

Baca juga: DEAL Megawati - Prabowo Sebelum Kongres PDIP di Bali? Tom Lembong Dapat Abolisi, Hasto Dapat Amnesti

Dengan demikian, dengan pemberian amnesti ini, Hasto dinyatakan bebas dari pidana.

Pasca bebas, Hasto akan pulang terlebih dahulu sebelum terbang ke Bali untuk mengikuti kongres PDIP yang masih berlangsung hari ini, Sabtu 2 Agustus 2025.

Hal ini disampaikan Pengacara Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Dikutip dari Tribunnews, Maqdir Ismail mengatakan jika kliennya ingin bertemu keluarganya terlebih dahulu usai beberapa lama ditahan.

"Saya kira beliau akan terlebih dahulu pulang untuk ketemu keluarga," kata Maqdir di Rutan KPK, Jakarta, Jumat (1/8/2025).

Terkait kongres PDIP, Hasto akan datang keesokan harinya (hari ini-red).

Baca juga: Hasto Bebas dari Rutan KPK, Hari Ini Terbang ke Bali Ikut Kongres PDIP 2025

"Soal urusan politik ke Bali itu kan masih bisa besok pagi atau bisa besok siang. Saya kira itu nggak ada masalah," jelasnya.

Sementara atas amnesti yang diberikan Presiden Prabowo, Maqdir mewakili Hasto mengucapkan terima kasih.

"Ya tentu saja berterima kasih kepada Bapak Presiden begitu loh ya, karena bagaimanapun juga Bapak Presiden itu kan sudah menggunakan hak konstitusional," ujarnya.

Ketua Steering Committee Kongres ke-VI PDI Perjuangan (PDIP), Komarudin Watubun belum bisa memastikan apakah Hasto Kristiyanto akan hadir dalam rangkaian kongres PDIP di Bali.

Baca juga: Berumur 78 Tahun, Megawati Soekarnoputri Dikukuhkan Jadi Ketua Umum PDIP Tahun 2025-2030

“Saya belum tahu itu, karena itu kan masih ada proses administrasi,” kata Komarudin di sela-sela penyelenggaraan Kongres di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Nusa Dua, Bali, Jumat (1/8/2025).

Komarudin pun enggan berspekulasi soal kemungkinan Hasto akan dipilih kembali menjadi Sekretaris Jenderal PDIP untuk periode 2025-2030.

Sebab, kata dia, penyusunan struktur kepengurusan partai menjadi hak prerogatif Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

Komarudin juga menegaskan bahwa dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) Partai tidak ada batasan masa jabatan Sekjen partai maksimal dua periode.

Baca juga: RESMI, PDIP Gelar Kongres Hari Ini di Nusa Dua Bali Dihadiri Megawati, Bagaimana dengan Hasto?

“Enggak ada di AD/ART, partai tidak membatasi soal sekjen dua periode. Tidak ada batasnya. Itu kewenangan prerogatif ketua umum menentukan siapa saja,” ujarnya.

Dalam Kongres PDIP di Bali Megawati Soekarnoputri resmi ditetapkan kembali menjadi Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) masa bakti 2025-2030.

Megawati Terpilih Lagi Jadi Ketum

Kongres PDI Perjuangan yang digelar di BNDCC Nusa Dua Bali pada Jumat, 1 Agustus 2025 kembali mengukuhkan Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDIP.

Terkait pengukuhan ini, Pengamat politik dari Universitas Pendidikan Nasional (Undiknas), I Nyoman Subanda mengatakan hal itu bukan sesuatu yang mengejutkan.

Karena dari awal sudah santer disebutkan jika Megawati akan kembali memimpin pantai berlogo banteng itu.

Pengukuhan kembali megawati ini dilakukan karena ia dianggap sebagai sumber atau figur pemersatu.

"Dan belum ada kader yang mampu mengimbangi sosok Mega. Sehingga beliau dianggap figur pemersatu," kata Subanda.
 
Termasuk Puan Maharani dan Prananda Prabowo menurutnya belum mampu menandingi sosok Megawati.

Sehingga sosok Mega dikultuskan sebagai sosok yang berpengaruh di PDIP.

Apalagi di tengah dinamika politik, rivalitas dan konflik, diperlukan figur pemersatu seperti Megawati.

Selain itu, ia melihat jika Megawati memang nampaknya masih mau untuk dijadikan Ketum kembali.

Sementara terkait dengan posisi Sekjen yang saat ini masih dipegang Hasto Kristiyanto, PDIP menganggap jika Hasto adalah sosok yang dikriminalisasi dan bukan berkasus.

Dan dijadikannya Hasto sebagai tersangka adalah by design, sehingga ia dianggap kader yang tidak cacat.

Tetapi dari pandangan publik dan beberapa internal di PDIP, Hasto bukanlah sosok yang sempurna.

Dan menurutnya, ada banyak kader yang bisa mengimbangi ketokohan Hasto salah satunya Ahmad Basarah.

Kemudian, sosok Hasto juga bukan merupakan figur perekat dan dimata kader dan tokoh PDIP biasa saja.

Ia selama ini disegani karena kedudukannya sebagai Sekjen.

Dan jika pun Hasto tak menjadi Sekjen tidak akan mengubah apapun.
 
Akan tetapi hal ini akan kembali kepada otoritas Megawati.

Jika Megawati menganggap Hasto masih mampu memanajemen partai dan layak dipertahankan, maka otomatis Hasto akan kembali menjadi Sekjen.

Menurut Subanda, PDIP juga bukan partai yang dikelola secara kolektif kolegial, namun partai yang mengkultuskan sosok Megawati.

Megawati membawa aura gerakan partai dan saat akan berkoalisi dengan siapapun, keputusan dan kekuasaan absolut di tangan Mega termasuk pemilihan Sekjen.

Ia juga memberikan analisis terkait adanya rivalitas antara Puan Maharani dan Prananda Prabowo.

Keduanya disebut-sebut bersaing mencari simpati Mega, termasuk dalam penetuan rekomendasi kepala daerah.

"Di permukaan memang tidak pernah kelihatan rivalitas tidak sampai ke publik atau partai lain. Hanya dirasakan orang-orang yang mau mencari restu atau rekomendasi keputusan Mega lewat jalur siapa,” katanya.

Akan tetapi kondisi tersebut menurutnya sudah diantisipasi oleh DPP.

“Karena mereka saudara sehingga tidak susah. Kalau ada rivalitas, paling di hati, di mata PDI tidak berani karena keduanya masih taat pada Mega,” paparnya. 

Ia pun yakin kongres PDIP sangat disorot sehingga celah untuk melihat kelemahan PDIP baik terkait adanya rivalitas potensi konflik apabila kasus Hasto harus bisa diatasi dengan bagus.

Sehingga Prananda dan Puan memperlihatkan momen kebersamaannya ke publik, termasuk dengan cara saling merangkul ataupun keduanya mencium Megawati.

“Tapi apakah ini di hati sudah clear apa ini hanya untuk mempertahankan citra partai di publik? Kita tidak tahu. Kalau hanya kepentingan citra dan di hati belum clear akan sama saja,” katanya. (*)

Sebagian artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Hasto Kristiyanto Akan Kembali ke Rumah Setelah Bebas Dari Rutan KPK