Nafas Lega Masyarakat Bali, Kenaikan Pajak PBB-P2 Tak Terjadi, Karangasem dan Klungkung Tak Naik

Bahkan di Kabupaten Karangasem, sudah 15 tahun tidak ada penyesuaian tarif.

Baca juga: ADA yang Sebut Logo 80 Kemerdekaan RI Lambang Pembungkaman? Pemerintah Beri Tahu Makna Sebenarnya!

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten (BPKAD) Karangasem I Wayan Ardika mengatakan, sebenarnya di Karangasem ada rencana untuk menaikkan NJOP PBB-P2.

Namun belum disetujui oleh Bupati Gusti Putu Parwata, mengingat ada dampak secara politis yang kemungkinan muncul jika ada kenaikan NJOP PBB P2.

"Padahal hasil audit BPK tahun 2023, agar NJOP PBB P2 dinaikkan karena sudah 15 tahun lebih belum pernah naik," ungkap Ardika.

Dengan bertahun-tahun tidak ada kenaikan NJOP PBB P2, pendapatan asli daerah dari sektor ini juga stagnan. 

"Dari tahun ke tahun tidak ada peningkatan yang signifikan (PBB-P2), masih di angka sekitar Rp6,3 Miliar per tahun," ungkap Ardika, Jumat (15/8/2025).

Sehingga pihaknya lebih fokus memaksimal pajak daerah dari sektor lainnya seperti MBLB, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak BPHTB, dan Pajak Hiburan.

"Ini yang sangat signifikan peningkatannya dari th 2021, semenjak saya nahkodai BPKAD Karangasem," ungkap Ardika.

Hal serupa juga terjadi di Klungkung.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Klungkung, I Dewa Putu Griawan juga menegaskan tidak ada kenaikan PBB-P2 di Klungkung.

"Acuannya masih Perda 8 Tahun 2024, tidak ada penyesuaian tarif (PBB-P2) tahun ini," ujar Dewa Griawan, Minggu (17/8/2025).

Menurutnya di Klungkung angka pembayaran PBB-P2 relatif kecil, jika dibandingkan dengan pendapatan sektor Pajak Hotel dan Restauran atau BPHTB.

Menurutnya masyarakat cenderung membayar PBB-P2 baru jika ada keperluan, seperti saat ada transaksi jual atau beli tanah.

"Apalagi PBB-P2 di Klungkung kebanyakan sawah di pedesaan," jelasnya.

Sehingga pihaknya biasanya terapkan sistem "jemput bola" dengan rutin turun ke desa-desa untuk mengumpulkan pembayaram PBB-P2.

Dinas juga menggenjot pemungutan PBB-P2 dengan bekerjasama dengan BPD maupun LPD di Desa Adat.

"Kami jemput bola ke banjar-banjar, kami juga memaksimalkan pemungutan PBB-P2 dengan kerja sama bersama BPB ataupun LPD," jelas Griawan. (*)