Sponsored Content
Mendagri Tito: Bansos Harus Tepat Sasaran, Pemda Diminta Serius Identifikasi Kemiskinan
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam keterangan resminya menegaskan, pentingnya penyaluran bantuan sosial (bansos) tepat sasaran.
lihat foto
TRIBUN-BALI.COM, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam keterangan resminya menegaskan, pentingnya penyaluran bantuan sosial (bansos) tepat sasaran.
Hal ini dinilai krusial untuk meningkatkan efektivitas program pemerintah dalam menurunkan angka kemiskinan ekstrem di daerah.
Mendagri Tito juga mengingatkan pemerintah daerah (Pemda) agar tidak hanya menyalurkan bantuan, tetapi juga mengidentifikasi penyebab kemiskinan di wilayah masing-masing.
Dengan begitu, penanganan bisa lebih sesuai dengan kondisi spesifik masyarakat di daerah.
Baca juga: PASCA Banjir, Pemkab Jembrana Normalisasi Sungai, Gerak Cepat Antisipasi Banjir Susulan
“Penanganan kemiskinan perlu disesuaikan dengan karakteristik lokal.
Bantuan yang tepat sasaran akan memberi dampak lebih besar bagi kelompok rentan,” ujar Tito.
Sosiolog UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Tantan Hermansah, mengapresiasi arahan Mendagri Tito tersebut.
Menurutnya, dorongan kepada Pemda untuk mengidentifikasi akar masalah kemiskinan adalah langkah tepat.
“Selama ini bansos sering digunakan untuk pencitraan pejabat daerah atau diberikan kepada kelompok yang dekat dengan kepala daerah.
Apa yang disampaikan Pak Tito penting, karena menekankan bansos harus tepat sasaran agar berdampak pada kelompok rentan,” kata Tantan, Kamis, 11 September 2025.
Baca juga: BANJIR Langganan di Desa Kusamba, Wabup Tjok Surya Koordinasi ke BWS Normalisasi Sungai Candigara
Ia menilai, arahan Mendagri juga merupakan upaya mengurai masalah kesejahteraan sosial yang kerap memicu aksi demonstrasi bahkan kerusuhan di beberapa daerah.
Kondisi masyarakat yang mudah tersulut, kata Tantan, tidak lepas dari minimnya sumber pendapatan yang bisa diandalkan.
Menurut Tantan, Mendagri Tito menyadari bahwa persoalan kemiskinan tidak cukup dilihat dari angka statistik semata.
Pemda perlu memiliki kepekaan sosial dan pendekatan kualitatif, terutama dalam memahami kondisi kelompok rentan yang berbeda di setiap daerah.
“Selama ini kelompok rentan sering hanya dipahami sebatas konsumsi dan daya beli.
