Belajar ke Badung, DPRD Sumenep Gali Strategi Dongkrak PAD

TRIBUN-BALI.COM, MANGUPURA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Badung, menerima kunjungan kerja dari Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Sumenep, Jawa Timur pada Kamis 23 Oktober 2025.

Kunjungan itu pun bertujuan untuk mempelajari strategi Kabupaten Badung dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Rombongan kunjungan langsung dipimpin Ketua DPRD Sumenep, H. Zainal Arifin, bersama Wakil Ketua II H. Dul Siam dan Wakil Ketua IV H. Syukri.

Pada kesempatan itu rombongan Banggar DPRD Sumenep, diterima langsung oleh anggota Komisi III DPRD Badung, I Nyoman Satria, bersama perwakilan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, seperti Dinas Pariwisata serta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Badung.

Baca juga: SEBELUM Tewas Pria Asal Semarang di Kamar Kos di Denpasar, Sempat Siarkan Langsung Aksi Ulah Pati!

Baca juga: Datangi Kantor Kejaksaaan Buleleng, Masyarakat Sudaji Pertanyakan Kelanjutan Kasus Korupsi Perbekel

Pertemuan diawali dengan sambutan hangat dari I Nyoman Satria yang kemudian memberikan kesempatan kepada rombongan Banggar DPRD Sumenep untuk menyampaikan maksud kunjungan mereka.

Wakil Ketua II DPRD Sumenep, H. Dul Siam, mengatakan pihaknya datang ke Badung untuk belajar soal pengelolaan anggaran, terutama strategi dalam meningkatkan PAD.

"Kami ingin mengetahui kiat-kiat Badung dalam meningkatkan PAD. Saat ini PAD Sumenep hanya sekitar Rp 345 miliar. Karena itu kami perlu belajar dari Badung yang sudah terbukti sukses," ujar H. Dul Siam.

Menanggapi hal tersebut, I Nyoman Satria menjelaskan  sebagian besar PAD Badung bersumber dari sektor pariwisata, khususnya dari pajak hotel dan restoran (PHR).

"Sektor pariwisata menjadi tumpuan utama PAD Badung, tapi juga sangat rentan terhadap isu global," ujarnya.

Ia mencontohkan, saat terjadi konflik antara Rusia dan Ukraina, jumlah wisatawan dari kedua negara yang datang ke Bali sempat mencapai 17 ribu orang. Begitu pula ketika terjadi konflik di kawasan Thailand dan Kamboja, sebagian besar wisatawan yang batal ke Thailand justru beralih ke Bali.

"Situasi global seperti ini justru bisa berdampak pada naik-turunnya pendapatan daerah," tambahnya.

Satria juga mengungkapkan bahwa masih banyak potensi PAD di Badung yang belum tergarap maksimal, baik di sektor pariwisata maupun di luar sektor pariwisata. Untuk itu, Pemkab Badung melakukan langkah intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dengan membentuk Tim Terpadu Optimalisasi Pajak Daerah (TOPD).

"Tim ini bergerak aktif dan telah menemukan lebih dari 19 ribu calon wajib pajak baru. Ini tentu menjadi peluang besar untuk meningkatkan PAD Badung," ungkapnya.

Lebih lanjut, Satria menyatakan bahwa Badung siap menjalin kerja sama dengan Kabupaten Sumenep untuk mengembangkan potensi daerah, termasuk sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

"Banyak potensi kecil yang bisa menjadi sumber pajak. Misalnya, rumah kos dengan enam kamar yang dihuni warga asing kini bisa dipungut pajak, padahal dulu minimal 10 kamar baru bisa dikenai pajak," jelasnya.

Kunjungan diakhiri dengan sesi diskusi dan pertukaran informasi antara kedua pihak. Rombongan DPRD Sumenep mengaku mendapat banyak masukan berharga dari Kabupaten Badung dalam upaya meningkatkan PAD di daerahnya. (*)