PANSUS TRAP DPRD Bali Tegas Tegakan Aturan Perizinan, Adakan Rapat Dengar Pendapat

“Selama ini tidak ada satu kesatuan di sana. Jadi ke depan, saya berharap antar dinas terkait harus menyatu-padu, berkolaborasi. Kalau perlu amdal, harus dapat rekomendasi dari Kadis Lingkungan Hidup. Termasuk pertanian, ketika LSD atau tidak kan harus ada rekomendasi. Ini yang selama ini tidak ada,” katanya.

Pansus TRAP DPRD Bali memberikan waktu dua minggu kepada manajemen Hotel Samabe untuk melengkapi seluruh dokumen perizinan yang masih kurang. Jika tidak dipenuhi dalam tenggat waktu tersebut, DPRD akan kembali melakukan evaluasi dan dapat memberikan rekomendasi tegas, termasuk pembongkaran bangunan yang melanggar aturan.

“Kalau memang itu harus dibongkar, ya mengapa tidak. Kami kasih waktu dua minggu agar melengkapi semua persyaratan. Apabila tidak dilengkapi lewat dari dua minggu, kita evaluasi lagi sampai tiga kali,” ujar Dewa Rai.

Sementara itu, perwakilan manajemen Samabe, Ni Putu Eka Yuliarsi, menyatakan pihaknya akan segera menindaklanjuti hasil rapat dan melakukan koordinasi untuk melengkapi perizinan yang diminta.

“Kami akan koordinasikan dulu, kami cek dulu kekurangannya seperti apa dan akan kami lengkapi. Kalau secara kami pribadi kami sudah berusaha lengkapi, kami verifikasi juga PKKPR dan SLF-nya sudah kami ajukan. Nanti mungkin ada kekurangan lain tadi yang disampaikan, kami cek kembali,” pungkasnya.