Punya Modal Dua Kursi, PKB Jembrana Ingin Ikut 'Main' dan Sodorkan Posisi Wabup
TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Diplomasi golf antara Demokrat dengan Golkar tampaknya menghangatkan tensi politik di Jembrana jelang pilkada serentak 2020.
Harmoni Partai Demokrat dan Golkar ini jadi perhatian Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Ketua DPC PKB Jembrana, H Muhammad Yunus mengaku masih melihat situasi dan kondisi politik yang ada di Gumi Makepung tersebut.
Yunus menyebut partainya tak ingin jadi penonton di pilkada serentak 2020 nanti.
"Untuk soal pilkada ke depan, PKB masih melihat kondisi politik yang lagi berjalan di Jembrana," katanya, Sabtu (6/9/2019).
PKB merencanakan ingin merebut kursi wakil bupati bagi kadernya.
• Bom Seberat 125 Kg Pesawat Sukhoi Jatuh di Kebun Tebu di Lumajang
• Ezra Walian Resmi Perkuat PSM Makassar untuk 3,5 Tahun ke Depan
• Rayya Mantan Suami V di Video Vina Garut Meninggal Dunia, Mengidap Banyak Penyakit Ganas
• Satu pemeran Laki-laki di Video Vina Garut Meninggal, Hari Ini Langsung Dimakamkan
Yunus menilai membidik kursi wakil bupati tersebut tidak muluk-muluk.
Berdasarkan hasil Pileg 2019, ada 7 parpol yang lolos ke DPRD Jembrana 2019-2024.
PDIP tampil sebagai jawara dengan mendominasi 18 kursi legislatif atau kuasai 51,43 persen suara parlemen, naik dari semula 14 kursi periopde 2014-2019.
Sedangkan Golkar berada di posisi kedua dengan 6 kursi DPRD Jembrana 2019-2024 (kuasai 17,14 persen suara parlemen).
Sementara Gerindra di peringkat tiga dengan 4 kursi DPRD Jembrana.
Disusul kemudian Demokrat dengan 3 kursi DPRD Jembrana 2019-2024 (kuasai 8,57 persen suara parlemen), PKB (2 kursi legislatif/5,71 persen suara parlemen), Hanura (1 kursi legislatif/2,86 persen suara parlemen), dan PPP (1 kursi legislatif/2,86 persen suara parlemen).
"Memang kami yakini ke depan bisa ambil peran. Semoga mampu, minimal menyodorkan posisi jadi nomor dua," akunya.
Untuk itu, pihaknya mengaku hingga saat ini masih melakukan komunikasi politik dengan beberapa parpol yang ada di Jembrana, khususnya yang memiliki kursi di legislatif.