Pelosi menyoroti bagaimana Beijing melakukan pendekatan seperti penyiksaan, pengawasan, dan penahanan terhadap minoritas Muslim.
"Jelas-jelas Upaya Ikut Campur Urusan China"
Juru bicara kemenlu Hua Chunying tidak menjabarkan apakah pengesahan UU tersebut bakal berdampak kepada perang dagang.
• Sekolah Cukup Tiga Hari, Jam Pelajaran Hanya Tiga Jam, Usulan Kak Seto untuk Kurikulum Baru
• Ramalan Zodiak Cinta Hari Ini Kamis 5 Desember 2019: Aries Takut Kehilangan, Leo Ingin Putus
Tetapi, dia menjelaskan aturan itu jelas memberi implikasi terhadap relasi AS-China, terutama kerja sama di sektor penting, dilansir AFP, Rabu (4/12/2019).
Dalam keterangan sebelumnya, Hua menyebut UU itu jelas-jelas "upaya ikut campur upaya China" memerangi terorisme dan ekstremisme.
The Global Times memberitakan, Negeri "Panda" bisa mengambil "langkah tegas".
Seperti merilis "entitas" yang bakal dijatuhi sanksi.
"Menyapu Identitas Uighur"
UU yang dirilis DPR AS meminta Kementerian Luar Negeri AS menyediakan laporan mengenai penindakan di Xinjiang maksimal dalam satu tahun.
Nantinya, Kementerian Perdagangan bakal membekukan ekspor yang dipakai China untuk melakukan pengawasan.
Seperti teknologi pengenalan wajah.
Senator asal Republik Marco Rubio berkata, pemerintah China berusaha untuk menghapus identitas kultural dan etnis Uighur secara sistematis.
Sementara Proyek HAM Uighur (UHRP) menyatakan, UU itu memberikan jalan bagi negara lain untuk bertindak, dan memberi mereka harapan.
(Kompas.com/Ardi Priyatno Utomo)
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul UU soal Muslim Uighur Disahkan, China: AS Bakal Membayar Akibatnya