Baca tanpa iklan
Untuk itu Mendagri mengharapkan tahapan demi tahapan pemilu dapat terlaksana dengan baik dan lancar, terciptanya kualitas demokrasi dan tetap aman dari Covid-19.
“Ini menjadi tantangan bagi kita semua baik penyelenggara, kepala daerah maupun masyarakat. Untuk itu kami mengajak semua pihak bersama-sama menunjukkan bahwa Negara Indonesia bisa melaksanakan pemilu ini,” harap Mendagri.
Ditambahkan pula, Pilkada 2020 akan dilaksanakan di 270 daerah terdiri dari 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota.
Demi suksesnya penyelenggaraan Pilkada 2020, pemerintah dan pemerintah daerah mempunyai peran dalam menjamin ketersediaan anggaran, menjaga stabilitas politik dan keamanan, menjaga netralitas ASN, memberi data penduduk potensial pemilih pemilihan (DP4) kepada KPU, mendukung penyelenggara pemilu dalam setiap tahapan Pilkada 2020 dengan menggunakan protokol kesehatan Covid-19.
Selain itu kepala daerah yang NPHDnya telah disepakati agar segera dicairkan kepada KPU sehingga dapat melanjutkan tahapan Pilkada 2020.
Disisi lain Divisi KPU Pusat, Pramono Ubaid Tanthowi menerangkan, pihak KPU Pusat telah menyusun program dan jadwal tahapan pemilu dan kini sedang proses pengajuan dan menunggu pengundangan dari Kemenkumham.
“Program dan jadwal serta seluruh tahapan, sudah siap 100 persen tinggal menunggu diundangkan di Kementerian Hukum dan HAM,” jelasnya.
Dikatakan, KPU kini dihadapkan pada satu persoalan yakni mengenai ketersediaan anggaran, karena menyelenggarakan pemilu ditengah pandemi membutuhkan protokol kesehatan yang disiplin sesuai standar nasional dan WHO yang menjamin kesehatan penyelenggara dan masyarakat.
“Tahapan protokol kesehatan sedang kita matangkan untuk dituangkan dalam aturan KPU tentang penyelenggaraan Pilkada 2020 di tengah pandemi,” tegasnya.
(*)