Baca tanpa iklan
“Dengan cara seperti ini, kami pastikan tidak ada penerima bansos ganda di Banyuwangi. Bila satu NIK sudah terinput, maka sistem otomatis akan menolak jika diinput lagi dengan bantuan yang berbeda. Dari sini, kami bisa memastikan tidak ada warga yang mendapat bantuan secara ganda,” kata Anas.
Untuk menjamin transparansi, Banyuwangi juga mengumumkan data penerima bansos di tempat-tempat publik. Seperti kantor camat, kantor desa, dan tempat ibadah.
“Jadi warga bisa melihat sendiri, sudah tercover bansos apa belum. Kalau memang belum, mereka bisa melaporkan diri maupun tetangganya ke desa, kelurahan, dan kecamatan,” terangnya.
Karena kondisi pandemi yang dinamis, Banyuwangi juga mengakomodir warga yang belum tercatat dan menerima salah satu skema bantuan. Pemkab, kata Anas, menyediakan aplikasi laporan online yang terintegrasi dengan Smart Kampung pula.
“Warga bisa melaporkan dirinya atau orang lain dalam aplikasi ini. Data yang masuk akan diverifikasi ulang oleh desa dan kecamatan apakah mereka layak mendapat bantuan. Bila lolos, maka mereka berhak mendapatkan bantuan. Pemkab sendiri telah menyediakan skema bantuan bagi mereka yang tidak tercover skema bantuan dari pemerintah, salah satunya dana donasi ASN,” tambah Anas. (*)