Baca tanpa iklan
TRIBUN-BALI.COM - Keberhasilan Banyuwangi melakukan sinkronisasi data penerima bansos covid-19 mendapat apresiasi dari sejumlah kalangan.
Dalam rapat terbatas yang digelar secara virtual, Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) menilai praktek pendataan warga miskin dan terdampak penerima bantuan sosial (bansos) telah dilakukan dengan baik.
Ratas virtual yang digelar Selasa (30/6/2020) dengan tema “Reformasi Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) ini dibuka Deputi Bidang Sistem Nasional Sekretariat Jenderal Wantannas Brigjen TNI Made Datrawan.
Dengan moderator pakar tata kota, Dr. Yayat Supriatna, ratas juga diikuti Kepala Bidang Pengelolaan Data, Pusat Data dan Informasi Kementerian Sosial (Pusdatin Kemensos) Bambang Krido Wibowo, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, serta para akademisi Ida Ruwaida dari Universitas Indonesia dan Zulfikar Albar dari IPB.
• Skema Tatanan Kehidupan Baru Mulai Disusun,Usaha Pariwisata Wajib Kantongi Sertifikat Bebas Covid-19
• Aksi Bagi-Bagi Sembako di Jalan WR Supratman Denpasar Diserbu Warga
• Saat Ini Hanya 7 Negara di Dunia yang Masih Gunakan Bensin Premium, Salah Satunya Indonesia
Made mengatakan, untuk percepatan penanganan dampak pandemi covid-19, pusat dan daerah memerlukan data yang akurat dan terintegrasi agar penyaluran bansos bisa merata dan tepat sasaran.
“Kondisi pandemi ini kan sangat dinamis. Warga yang terdampak jumlahnya terus meningkat, dan datanya bisa berubah setiap saat. Dan ini perlu dilakukan pemutakhiran kembali data warga miskin, tidak hanya terpacu pada DTKS yang sudah ada. Hal ini penting agar kebijakan terkait pandemi bisa dilakukan secara tepat,” kata Made.
Terkait pemutakhiran data ini, Deputi Made menilai Banyuwangi telah mengambil langkah yang tepat dalam pengelolaan data.
Banyuwangi terus melakukan sinkronisasi data dengan memanfaatkan teknologi informasi yang telah dibangun.
Tanpa gaduh, Banyuwangi dianggap mampu mengatasi seluruh permasalahan pendataan bansos untuk penanganan covid-19.
Banyuwangi, menurut Deputi Made, bisa memvalidasi data-data penerima bansos dengan cepat, transparan, dan terintegrasi melalui satu sistem berbasis IT. Sehingga, semua usulan dari bawah mampu diakomodir dengan cepat.
“Inilah alasan kami belajar ke Banyuwangi. Kami ingin tahu lebih jauh inovasi yang telah dilakukan terkait pendataan bansos. Kami perlu tahu praktek baik yang dilakukan Banyuwangi. Ini sebagai bahan pengambilan kebijakan yang tepat bagi pemerintah,” ujar Made.
Bupati Anas berterima kasih atas apresiasi dari Wantannas. Anas lantas menjelaskan secara gamblang berbagai inovasinya di masa pandemi, termasuk dalam melakukan pendataan penerima bansos.
Anas lalu menjelaskan tentang validasi data penerima bansos yang terintegrasi dengan program Smart Kampung.
Semua data penerima bantuan dari pemerintah pusat hingga daerah, di-input ke dalam sistem by name by address by NIK.
• BFI Finance Bagikan Dividen Kepada Pemegang Saham
• Mesin Mobil Kepanasan atau Overheat Hingga Jadi Mogok? Begini Gejala dan Cara Mengatasinya
• Edarkan 21,32 Gram Sabu dan 330 Pil Ekstasi di Bali, Dhenis Dituntut 17 Tahun Penjara
Sistem yang ada ini, lanjut Anas, secara otomatis akan menolak NIK yang telah diinput oleh petugas desa.