"Kami punya akar kuat di grass root, dan kami mempersiapkan calon kepala daerah kami dengan sebaiknya. Kami punya strategi gotong royong, strategi komunikasi baik, dan sekolah calon kepala daerah," ujar Hasto.
"Maka siapapun calon kepala daerah yang diusung PDI Perjuangan, pasti akan siap berkontestasi secara sehat dan demokratis, melawan calon independen dan parpol lain," tandasnya.
Di sisi lain, Sekretaris DPD PDIP Bali, IGN Jayanegara mengaku belum bisa mengomentari terkait hal tersebut.
Menurutnya, sampai hari ini pihaknya belum mendapat informasi apapun terkait rekomendasi dari DPP.
Buktinya, saat perkembangan rekomendasi ini dikonfirmasi ke Sekretaris DPD PDIP Bali, I GN Jayanegara, dia pun belum bisa memastikannya.
“Belum ada. Belum ada sampai hari ini,” tuturnya saat dikonfirmasi, Selasa.
Meski demikian, Jayanegara optimis bahwa rekomendasi akan disampaikan dalam minggu-minggu ini.
Mengingat pihaknya di internal partai juga harus menyesuaikan dengan tahapan Pilkada dari KPU.
“Tentu mempertimbangkan waktu pendaftaran. Saya melihat, mungkin nggak sampai 15 Agustus 2020. Kalau tidak begitu (segera diumumkan), persiapan (di internal partai) terganggu,” sebutnya.
Bila pengumuman dilakukan maksimal pada 15 Agustus 2020, dua minggu melakukan persiapan apa tidak bikin jajaran DPC keteteran?
Menurut Jayanegara optimis sisa waktu yang tersedia masih cukup untuk mempersiapkan apa saja yang menjadi syarat pendaftaran ke KPU.
“Yang penting selaku calon sudah menyiapkan apa yang diperlukan sejak awal. Anggap saja, saya mengkhayal dulu dapat rekomendasi, apa syarat yang harus dipenuhi untuk pendaftaran sudah dipersiapkan dari awal. Saya rasa, masih ada waktu (persiapan),” pungkas politisi yang juga Wakil Wali Kota Denpasar ini.
Disinggung mengenai dinamika politik di Kota Denpasar saat ini, khususnya terkait move beberapa partai yang mendorong beberapa tokoh di lingkaran Pemkot Denpasar seperti Ida Ayu Selly Fajarini yang tidak lain istri dari Wali Kota Denpasar Ida Bagus Rai Mantra, lalu Sekda Kota Denpasar AA Rai Iswara, untuk ikut suksesi kepemimpinan, dia menjawabnya secara diplomatis.
“Saya sejauh ini belum bisa berkomentar apa kalau soal itu. Saya pun belum tentu mendapatkan rekomendasi. Kecuali sudah jelas (dapat rekomendasi) baru saya berpikir strategi. Ini kan belum. Di posisi ini, saya melihatnya, semua warga negara berhak untuk dicalonkan. Posisi saya, menghormati dan menghargai hak itu. Denpasar ini kan kota heterogen,” pungkasnya. (*)