Masuk Kriteria Informasi Publik, WALHI Bali Meminta Salinan Ranperda tentang Zonasi Wilayah Pesisir

AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Gubernur Bali Wayan Koster mengikuti telekonferensi dengan Pelaksana Harian (Plh) Direktorat Jenderal (Dirjen) Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI Hari Nur Cahya Murni di Ruang Rapat Gedung Gajah Jayasabha, Denpasar, Jumat (8/5/2020). Dalam rapat melalui itu, Koster membahas dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yakni tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Provinsi Bali dan juga Ranperda mengenai Renvana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K)

Laporan Jurnalis Tribun Bali, I Wayan Sui Suadnyana

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Gubernur Bali Wayan Koster mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) Tahun 2020-2040 dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bali, Rabu, (5/8/2020) lalu.

Setelah diajukan ke DPRD, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Bali langsung meminta salinan Ranperda RZWP3K ke Gubernur Koster.

Pemintaan salinan Ranperda RZWP3K dilakukan Walhi Bali melalui Surat tertanggal 10 Agustus 2020 dengan Nomor 07/ED/WALHI-BALI/VIII/2020 perihal informasi publik.

Surat permohonan informasi publik dari WALHI Bali diterima oleh Dwiyana, selaku Staf Biro Umum di Kantor Gubernur Bali.

Syarat Harus Datang ke Kantor BPJS untuk Dapat Rp 600.000 bagi Karyawan Gaji di Bawah Rp5 Juta Hoaks

Jelang Duel dengan RB Leipzig, Atletico Madrid Konfirmasi Anggota Timnya Positif Covid-19

Beberapa Fakta di Balik Pemecatan Maurizio Sarri dari Kursi Kepelatihan Juventus

Direktur Eksekutif WALHI Bali, I Made Juli Untung Pratama mengatakan, bahwa pihaknya mengajukan permohonan informasi publik berupa Ranperda RZWP3K Provinsi Bali Tahun 2020-2040 beserta lampiran peta alokasi ruang dan dokumen pendukungnya.

"WALHI Bali juga meminta bukti persetujuan substansi Ranperda RZWP3K dari Menteri Kelautan," kata Untung Pratama dalam siaran persnya yang diterima Tribun Bali, Senin (10/8/2020).

Untung Pratama menyampaikan alasan WALHI Bali meminta Ranperda tersebut.

Salah satunya untuk mengetahui kebijakan publik yang mengancam hajat hidup orang banyak sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 3 UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

"Besar harapan agar permohonan informasi publik WALHI Bali segera dipenuhi oleh Gubernur Bali," ujarnya.

Saat mengajukan Ranperda RZWP3K ke DPRD Bali, Koster mengatakan bahwa Ranperda RZWP3K Provinsi Bali Tahun 2020-2040 merupakan amanat Pasal 9 ayat (5) Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Bantu Kelola Stres dan Memperkuat Otot, Manfaat Hatha Yoga untuk Kesehatan Fisik dan Mental

Persib Bandung Jalani Latihan Perdana, Sang Kapten Supardi Nasir Nilai Semangat Timnya Luar Biasa

Labuan Bajo Bersiap Jadi Tuan Rumah KTT G-20, Pembenahan Bandara Jadi Prioritas

"RZWP3K Provinsi Bali sebagai peraturan tata ruang laut Provinsi Bali merupakan rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang diperbolehkan dan dilarang serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin," kata Koster.

Ia juga menegaskan bahwa sampai saat ini terdapat 64 pelaku usaha yang mengajukan izin lokasi untuk memanfaatkan ruang laut Bali.

Sayangnya, izin tersebut belum bisa diproses karena Bali belum menetapkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K).

"Hal tersebut merupakan gambaran kecil kondisi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Bali yang selama ini kita sadari kurang kita pedulikan secara baik," tuturnya.

Gubernur Koster mengatakan, selama ini fokus pembangunan selalu menitikberatkan di darat.

Padahal, Bali memiliki luas perairan pesisir kurang lebih seluas 9.440 kilometer persegi dan garis pantai kurang lebih 633 kilometer.

Di dalamnya mengandung beragam sumber daya hayati, seperti ekosistem mangrove, terumbu karang, padang lamun dan sumber ikan sebagai penyokong kedaulatan pangan.

Selain sumber daya hayati, wilayah pesisir di Bali juga memiliki sumber non hayati, seperti sumber daya mineral, energi lepas pantai dan air laut dalam; serta jasa-jasa lingkungan. Jasa-jasa lingkungan di antaranya keindahan alam sebagai daya tarik wisata dan energi kelautan.

Tak hanya itu, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Bali di samping sebagai penyedia sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan juga memiliki nilai budaya dan spiritual.

Cukup Perhatikan 2 Langkah Ini, Tips Menggoreng Bakwan agar Garing dan Gurih

Lewat Ranperda RZWP3K, Fraksi PDIP DPRD Bali Dorong Gubernur Gali Sumber Ekonomi Baru

BPOM Ingatkan Obat Herbal Wajib Melalui Proses Uji Klinis Sebelum Diedarkan

Berbagai jenis upacara keagamaan banyak dipaksa di kawasan dan tempat suci di sekitar segara atau laut sehingga sangat dihormati dan dilestarikan oleh masyarakat Bali.

"Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Bali mengalami perkembangan yang pesat. Pembangunan tersebut memberi kontribusi yang besar bagi pendapatan bagi peningkatan perekonomian wilayah," jelas Koster.

Namun di sisi lain, muncul berbagai permasalahan yang kompleks di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil seperti permasalahan tersebut antara lain, kerusakan ekosistem pesisir, erosi/abrasi pantai, pencemaran perairan pesisir, berkurangnya habitat penularan penyu, kemerosotan sumber daya ikan dan konflik pemanfaatan.

"Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil juga masih menjadi kantong-kantong kemiskinan di Bali, khususnya wilayah pesisir di luar kota Denpasar, Kabupaten Badung dan Gianyar," kata Koster.

Oleh karena itu, Koster memandang bahwa Ranperda RZWP3K dapat dijadikan sebagai piranti pengaturan laut yang sangat penting dan strategis dan menjadi landasan fundamental dalam melaksanakan pembangunan di Bali.

"Peran RZWP3K dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sangat vital karena merupakan suatu perencanaan yang menempatkan alokasi ruang dari pemanfaatan dan sumber daya perairan pesisir. Hal ini menyebabkan RZWP3K harus segera disusun sebagai acuan pemanfaatan ruang dan sumber daya dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil," kata dia. (*)