Baca tanpa iklan
Laporan Jurnalis Tribun Bali, I Wayan Sui Suadnyana
TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali kini sedang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.
Ranperda tersebut dibahas setelah diajukan oleh Gubernur Bali, Wayan Koster dalam rapat paripurna DPRD Bali ke-11 masa persidangan II tahun 2020, Rabu (5/8/2020) lalu.
Di dalam lampiran Ranperda tersebut, Gubernur Koster ternyata mencantumkan harga rapid test antibodi sebesar Rp 375 ribu.
Padahal dalam surat edaran (SE) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI nomor HK.02.02/I/2875/2020 Tentang Batasan Tarif Tertinggi Rapid Test Antibodi, dipatok harga tarif termahal sebesar Rp 150 ribu.
• Jelang Berakhirnya Proses Coklit Pilkada Badung 2020, Bawaslu Temukan Lagi Joki PPDP di 2 Kecamatan
• Ok Taecyeon Akan Membintangi Drakor Vincenzo Bersama Song Joong Ki & Jeon Yeo Bin
• Kiper Persib Bandung asal Bali I Made Wirawan Antusias Mengikuti Latihan Perdana
Nilai harga rapid test antara aturan Kemenkes RI dengan yang tercantum di Ranperda Retribusi Jasa Umum ini sontak menjadi pertanyaan di kalangan DPRD Bali.
"Berkaitan dengan tarif rapid test (RTD) yang tercantum dalam lampiran sebesar Rp 375 ribu, sementara Peraturan Menteri Kesehatan RI maksimal sebesar Rp 150 ribu, dibutuhkan standarisasi yang pasti agar tidak memberatkan masyarakat di satu sisi pelaksanaan," kata Anggota Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) DPRD Bali, I Ketut Suwandhi saat membacakan pandangan umum fraksinya dalam rapat paripurna ke-12 masa persidangan II tahun 2020 DPRD Bali, Senin (10/8/2020).
Sementara itu, Fraksi Partai Demokrat DPRD Bali menilai, perlu dipertimbangkan bahwa Raperda ini sedikit sensitif bila dikaitkan dengan situasi pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) karena telah terjadi suasana keprihatinan, baik di tingkat nasional bahkan dunia.
Oleh karena itu, yang paling diharapkan oleh masyarakat saat ini adalah kebijakan yang adaptif bagi suasana kebatinan.
Hal-hal yang berbau membebani maka akan mendapat tantangan dan protes dari masyarakat.
"Untuk itu Fraksi Partai Demokrat menyarankan agar dilakukan instruksi gubernur mengenai pengenaan tarif jasa rapid test yang tidak melebihi standar yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan hendaknya dilakukan pengenaan tarif retribusi yang proporsional, baik yang dilakukan oleh instansi pemerintah maupun swasta," pinta Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Bali, I Komang Wirawan.
Tak hanya itu, jika Ranperda ini berhasil ditetapkan menjadi Perda dan untuk mewujudkan pelayanan publik yang maksimal maka Fraksi Partai Demokrat menyarankan agar dibuat instruksi gubernur tentang relaksasi retribusi, relaksasi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu, khususnya yang berkaitan dengan relaksasi tarif pelayanan kesehatan masyarakat dan tarif pelayanan publik lainnya.
Sebelumnya, Koordinator Pembahasan Ranperda tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, Ida Gede Komang Kresna Budi menjelaskan, bahwa masyarakat banyak yang keberatan dengan biaya yang harus dikeluarkan saat melakukan rapid test.
"Selama ini kan simpang siur. Masyarakat merasa ada ketidakadilan, tiba-tiba ada berita rapid test Rp 300 ribu, ada Rp280 ribu. Jadi provinsi menetapkan Rp 150 ribu, itu pun harus ada Perda yang mengatur," jelasnya, Kamis (6/8/2020).
Kresna Budi menambahkan, jika untuk faskes milik pemerintah memang dipastikan akan bisa disesuaikan, namun yang menjadi permasalahan yakni fakes swasta.