Baca tanpa iklan
Astama cenderung mengajak para stakeholder berpikir lebih realistis, mengkombinasikan antara kondisi saat ini dengan nasib industri ke depannya.
“Selama 5 bulan ini kita sudah sangat terpuruk, tidak bisa dibayangkan jika kondisi ini akan lebih lama,” katanya.
Untuk itu, kata dia, pemerintah harus segera membuat keputusan jika sudah ada prediksi saat ini, menganalisa lebih dalam dengan perhitungan yang risk taker but controllable karena trust ini harus terbangun.
“Yang terpenting kan sistem kelolanya harus teliti dan berorientasi ke depan,” imbuh Astama.
Mungkin jika dibuat lebih spesifik dengan pembatasan tertentu, seharusnya 11 September tetap bisa dibuka, karena banyak juga yang berharap seperti ini.
“Pemerintah pasti sudah punya rencana matang memutuskan jadi atau diundurnya pembukaan tersebut,” kata Astama.
Lain halnya Ramia Adnyana, yang menyampaikan keputusan pembukaan destinasi pada 11 September 2020 adalah keputusan pemerintah pusat.
Ia juga menyebutkan pihak industri saat ini, sudah megap-megap tidak jelas melihat kondisi keuangan perusahaan yang semakin menipis untuk membayar listrik dan gaji karyawan selama ini.
“Kita menghormati keputusan Pemprov Bali maupun nasional, namun jika bisa kami sarankan sebaiknya saat ini ada stimulus dari pemerintah, untuk menggairahkan masyarakat lokal dan domestik untuk berwisata di Bali,” tegasnya.
Mustahil mereka akan datang ke Bali dalam kondisi pendapatan yang berkurang, bahkan ada yang kosong sama sekali.
Maka pemerintah harus jelas dan tegas, stimulus apa yang bisa diberikan untuk industri sehingga nasib tenaga kerja yang jumlahnya ribuan ini dengan keluarganya bisa dibantu.
“Terkait reputasi ini, perlu dipikirkan bahwa Bali butuh dibantu saat ini jangan sampai timbul gesekan sosial atau bahkan kriminal, yang lebih parah akibat sulitnya masyarakat memenuhi kebutuhan dasar pangannya,” tegasnya. (*).