Baca tanpa iklan
Paruman ini penyelenggaraannya sesuai Surat Edaran MDA Nomor 06/SE/MDA Pro Bali/2020, bahwa Paruman Ngadegang Bandesa harus sagilik-saguluk (musyawarah untuk mufakat) atau secara eksplisit tidak boleh berdasarkan suara terbanyak melalui pemungutan suara/voting.
"Surat Edaran itu justru tetap mengakui cara lama, seperti Berdasar Keturunan, Ririgan (bergantian), Nyanjan (berdasar petunjuk Niskala), dan Lekesan (undian). Tapi kita tidak ada tradisi itu sehingga dengan musyawarah mufakat," jelasnya
Menurutnya, ada dinamika yang memulihkan semangat musyawarah-mufakat, setelah masyarakat dilanda tatanan demokrasi elektoral.
"Usaha itu terasa sulit karena sentimen Banjar yang kental dan dampak demokrasi yang serba pemilihan langsung pasca Reformasi. Akhirnya pada saat itu kita temukan nilainya dapat disimpulkan sebagai mufakat berdasarkan musyawarah tidak menggunakan jalan lain sesuai rapat pra pleno dan petunjuk MDA," pungkasnya. (*)