Baca tanpa iklan
TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali melalui Dinas Pariwisata mulai menyiapkan standardisasi kepariwisataan.
Standardisasi kepariwisataan ini disiapkan sebagai upaya untuk menyelenggarakan kepariwisataan yang berkualitas di Pulau Dewata.
"Kita baru tahap mempersiapkan, tapi momentumnya nanti kita lihat kapan waktunya. Sekarang kan suasananya masih sangat sulit. Kita lebih baik fokuskan dulu menangani ini (Covid-19)," kata Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Putu Astawa saat dihubungi Tribun Bali melalui sambungan telepon dari Denpasar, Rabu (23/9/2020) pagi.
Maka dari itu, jika nantinya sudah terdapat momentum yang tepat, baru pihaknya akan mengajak berbagai pihak menggunakan momentum pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) ini untuk membangun pariwisata yang berkualitas.
Astawa mengatakan, pihaknya mulai mempersiapkan standardisasi kepariwisataan Bali sesuai dengan mandat dari Gubernur Bali, Wayan Koster.
Pada Selasa (22/9/2020), pihaknya bertemu dengan Gubernur Bali di rumah jabatannya, Jaya Sabha, Denpasar.
Pada pertemuan itu, Koster memerintahkan agar Dinas Pariwisata mulai menyusun standardisasi guna menuju kepariwisataan Bali yang berkualitas.
"Jangan sampai di jalan-jalan ada obyek wisata yang sekarang berkembang tetap jualan makanan itu (dan) pelayanannya tidak higienis, makanan yang dijual juga tidak baik," kata mantan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Bali itu.
Sehingga ke depan, lanjutnya, untuk menuju Bali yang berkualitas Dinas Pariwisata ditugaskan dalam dua bulan agar bisa mengeluarkan regulasi, entah itu berupa instruksi, surat edaran atau surat keputusan.
Pada intinya, hal itu sebagai upaya untuk mengimplementasikan dari Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 tahun 2020 tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisataan Budaya Bali maupun Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 28 tentang Tata Kelola Pariwisata Bali.
Ia menuturkan, standardisasi dalam kepariwisataan ini menyangkut berbagai aspek, mulai dari aspek destinasi, kelembagaan hingga sumber daya manusia (SDM).
Berkaitan dengan SDM, sopir, pramuwisata hingga pelayanan restoran harus semua punya etika, perilaku, pengetahuan, keterampilan sesuai dengan standar yang nantinya akan ditetapkan.
Astawa menuturkan, jika misalnya seorang supir yang mengantarkan wisatawan di Bali harus mempunyai Standard Operational Procedure (SOP) dan betul-betul profesional serta bisa menjelaskan keberadaan Bali.
Misalnya, jika ada supir yang menjemput wisatawan dari Bandar Udara (Bandara) Internasional I Gusti Ngurah Rai menuju hotel, maka sopir juga harus bisa menjelaskan keadaan Pulau Dewata, mulai dari jumlah penduduk, luas wilayah, keadaan mayoritas penduduk dan sebagainya..
"Setiap orang harus punya standar-standar yang bisa menjelaskan tentang Bali, itu keinginan Pak Gubernur," papar pria yang sempat bertugas di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Bali ini.
Misalnya lagi, seorang guide jika mengantarkan wisatawan ke Pura Uluwatu harus bisa menjelaskan kapan pura tersebut didirikan, di mana tata letaknya dan fungsi mengenai keberadaan pura tersebut.
Begitu pula menyangkut dengan keberadaan pura lainnya yang ada di Bali.
Maka dari itu, Astawa mengatakan, bahwa pihaknya akan menyusun standar tersebut dalam kurikulum tertentu sehingga semua aspek, baik itu aspek produk, aspek pelayanan maupun aspek tata kelola ada standar-standarnya.
"Bila perlu kami melakukan pelatihan-pelatihan on the spot. Di mana ada kumpulan SDM-SDM yang kami latih, di sana kami akan ajak general amager yang mempunyai komptensi di bidang itu untuk memberikan pemahamanan, sikap dan keterampilan," kata Astawa.
Sembari menunggu momentum yang tepat untuk mulai melaksanakan standardisasi ini akan dimulai dengan simakrama atau pertemuan dengan industri pariwisata di Bali.
Simakrama itu guna menjelaskan situasi pariwisata Bali saat ini dan rancangan program ke depan yang akan dilakukan oleh Pemprov Bali khususnya di Dinas Pariwisata.
Simakrama dengan industri pariwisata ini direncanakan akan dilaksanakan pada Oktober sampai September 2020 dengan mengambil lima tempat yang berbeda.
Simakrama rencananya akan dihadiri oleh Gubernur Bali Wayan Koster bersama Wakilnya, Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati.
Astawa berharap, dengan adanya pariwisata Bali yang berkualitas, keberadaan wisatawan yang datang bisa tinggal lebih lama, berbelanja lebih banyak dan nantinya bersedia melakukan kunjungan ulang.
"Untuk bisa berulang-ulang dia ke sini kan harus memberikan kesan yang bagus. Bagusnya apa, pelayanannya baik, SDMnya terstandar dia, kemudian daya tarik yang dikunjungi juga terstandar dia bagaimana pengelolaannya sehingga dia pulang ke negaranya membawa kesan yang bagus. Supaya dia mau nanti datang ke Bali," paparnya. (*)