Baca tanpa iklan
TRIBUN-BALI.COM - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung meraih peringkat pertama Monitoring Centre for Prevention (MCP) Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah) tahun 2020.
Semua itu diterbitkan oleh KPK RI yang merupakan prestasi Badung atas kontribusinya dalam aksi pencegahan korupsi melalui wadah yang disiapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dari 8 indikator yang disiapkan oleh KPK, satu indikator yaitu indikator pengadaan barang dan jasa berhasil mendapatkan skor 95,8 %.
Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Badung I Wayan Adi Arnawa didampingi Kasatgas Pencegahan KPK Korwil IX Sugeng Basuki dan Ketua Tim dari BPK RI Ahmad Adjaam saat membuka acara Review Kinerja Unit Koordinasi Wilayah KPK Bidang Pencegahan oleh Badan Pemeriksa Keuangan bertempat di Ruang Kriya Gosana Puspem Badung, Senin (26/10/2020).
Lebih lanjut Adi Arnawa mengatakan prestasi ini harus dipertahankan dan terus ditingkatkan.
Menurutnya dari delapan area capaian MCP yang diraih Kabupaten Badung, hanya optimalisasi pajak daerah yang mendapat skor 46,1%.
Untuk area lainnya, nilai MCP 2020 yang diraih cukup baik.
Misalnya, tata kelola dana desa mendapatkan skor 85,5%.
Kemudian perencanaan dan penganggaran APBD dengan skor 89,1%, pelayanan terpadu satu pintu 83,5%, APIP 85%, manajemen ASN 86,7%, dan manajemen aset daerah 86,1%.
Bahkan Pengadaan barang dan jasa mendapat skor paling tinggi yaitu 95,8%.
"Atas raihan ini kita jangan terlalu puas dulu. Kedepannya perlu ditingkatkan lagi," katanya seraya menambahkan ruang peningkatan kinerja ASN Kabupaten Badung masih terbuka lebar.
Kemajuan teknologi informasi akan menjadi instrumen untuk terus meningkatkan kinerja dan menjamin kegiatan pemerintahan daerah bebas dari praktik korupsi.
Adi Arnawa juga mengajak semua pihak dengan, adanya KPK dan BPK turun ke Pemkab Badung jangan takut tapi justru harus senang, karena KPK dan BPK akan memberikan guiden atau roadmap dalam berkerja.
Maka dari itu tidak ada lagi rasa was-was dan kekhawatiran dalam mengambil keputusan supaya semua program kinerja berjalan lancar.
Sementara itu Kasatgas Pencegahan KPK Korwil IX Sugeng Basuki menyampaikan bahwa KPK dan BPK hadir di Kabupaten Badung dalam rangka memberikan edukasi kepada Perangkat Daerah terkait pencegahan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.